Waduh, 4.310 Rumah di Wonogiri Belum Tersambung Listrik, Bupati Jekek Sebut Bukan Kewenangan Pemkab

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sebanyak 4.310 rumah di Wonogiri belum tersambung listrik.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek atau Bupati Jekek menyebutkan hal itu di luar kewenangan Pemkab.

Pemkab menurut Bupati Jekek tidak bisa menganggarkan dana untuk merampungkan permasalahan rumah yang belum tersambung listrik di Wonogiri itu.

“Masih ada 4.310 rumah yang belum tersambung listrik di Wonogiri,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek usai acara pemberian bantuan sambung listrik gratis dari PLN untuk 138 penerima manfaat di Kecamatan Pracimantoro, Senin (29/6/2022).

Pemkab Wonogiri menurut Bupati Jekek tidak bisa menganggarkan anggaran untuk merampungkan permasalahan itu karena di luar kewenangan.

“Sebab APBD memang tidak diperbolehkan untuk itu (sambung listrik),” tandas Bupati Jekek.

Lantaran itu, kata Bupati Jekek, pihaknya berusaha mengoptimalkan bantuan sambung listrik dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, CSR dari PLN dan juga penggunaan dana desa untuk sambung listrik bagi warga kurang mampu.

“Alhamdulillah kita tahun ini dapat sekitar 950-an dari Dinas ESDM Provinsi. Informasi dari PLN, nanti di semester kedua tahun ini akan ada alokasi lagi untuk Wonogiri,” ungkap Bupati Jekek.

Selain itu, Pemkab Wonogiri berupaya melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pihak terkait. Pasalnya, hingga saat ini masih terjadi permasalahan data DTKS.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek mencontohkan, di lapangan masih ada temuan dimana ada seseorang yang masuk di DTKS dan pada kenyataannya belum memiliki sambungan listrik. Namun data orang itu dimanfaat oleh pihak lain.

“Nah ini juga akan kita lakukan verifikasi, supaya desa bisa berpartisipasi untuk oercepatan pemenuhan sambungan listrik. Dana desa boleh digunakan untuk itu,” terang Bupati Jekek.

Lalu kapan target 4.310 rumah yang belum memiliki sambungan listrik bakal klir? Bupati menuturkan pada tahun 2024 itu harus sudah selesai. Sebab, bantuan-bantuan yang diterima baik dari Provinsi, CSR cukup banyak.

“Nah kalau datanya (DTKS) sudah klir, maka desa kami dorong untuk itu. Kalau datanya sudah terverifikasi kami pikir bisa selesai itu,” sebut dia optimis. Aris Arianto