JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Opini

Telaah Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana

Sejumlah penyintas, simpatisan, dan pendamping korban kekerasan seksual dari Gerakan Umat Lintas Iman Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Rabu (25/9/2019) / tempo.co
Alfendo Yefta Argastya, SH / Dok Pribadi

JOGLOSEMARNEWS.COM – Bisa dikatakan, Indonesia saat ini memang sedang darurat kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi.

Salah satu kasus yang sedang hangat diperbincangkan adalah kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.

Penulis mengambil contoh kasus yang dilansir dari berita online, yakni Tirto.id, kronologi kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Mochammad Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Subchi atau Bechi menjadi perhatian publik.

Dalam kasus tersebut, MSAT sudah dilaporkan tiga kali ke Polres Jombang, yaitu pada rentang waktu 2017 hingga 2019.

Perjalanan panjang mengenai kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati yang dilakukan oleh Anak seorang Kiai di Jombang itu sempat menemui jalan terjal.

Pada waktu itu, sejumlah santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh MSAT.

Kemudian barulah pada sekitar tahun 2018 seorang santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual berani melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh MSAT.

Namun ternyata polisi tidak bisa melanjutkan kasus tersebut dikarenakan kurang cukup bukti. Lalu sekitar tahun 2019, santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual kembali melaporkan MSAT ke polisi atas dugaan kekerasan seksual.

Laporan tersebut diproses oleh kepolisian hingga mengeluarkan surat penetapan tersangka. Kasus itu terus berlanjut hingga sekitar tahun 2020, ketika Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan kasus tersebut.

Tersangka dalam hal ini MSAT sempat dipanggil untuk dimintai keterangan namun tidak pernah memenuhi panggilan penyidik.

Masih pada tahun 2020, lebih tepatnya sekitar bulan Februari, polisi melakukan penjemputan paksa terduga pelaku kekerasan seksual,  yaitu MSAT, namun proses penjemputan tersebut dihalang-halangi dan mendapatkan perlawanan.

Sekitar bulan Desember 2021 MSAT mengajukan praperadilan di dua Pengadilan, yakni Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Lalu yang menjadi objek praperadilan adalah Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian pengadilan menyatakan permohonan praperadilan ditolak.

Permohonan itu ditolak, dengan pertimbangan pihak yang menjadi objek praperadilan kurang, di mana dalam hal ini harus juga melibatkan Polres Jombang.

Baca Juga :  Menyibak Tabir Kematian Brigadir Joshua dengan Menggunakan Telaah Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana: Antara Doodslag atau Moord Dalam Teori Hukum Pidana

Kemudian atas celah itulah MSAT melalui kuasa hukumnya mengajukan kembali permohonan praperadilan yang kedua kali melibatkan juga yang menjadi objek praperadilan, yakni Polres Jombang.

Praperadilan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Jombang. Akan tetapi, praperadilan yang  diajukan untuk kedua kalinya itu juga ditolak.

Pada akhirnya, setelah serangkaian panjang, sekitar tanggal 4 Januari 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga berkas perkara tersebut siap disidangkan.

Namun, sekitar bulan Juli 2022 polisi melakukan penjemputan paksa kembali namun dihadang oleh sejumlah santri.

Dalam intrik  perlawanan itu, Polisi sempat melakukan penangkapan terhadap santri yang berusaha menghalang- halangi proses penjemputan paksa tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ, pada tanggal 7 Juli 2022 polisi kembali melakukan proses penjemputan. Dan pada akhirnya DPO, yakni MSAT menyerahkan diri serta langsung dibawa ke Polda Jawa Timur.

 Analisa Kasus

Masih berbicara mengenai kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh MSAT, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masuk kepada substansi.

Secara harafiah, istilah kekerasan berasal dari kata sifat keras. Istilah ini mengandung pengertian adanya paksaan dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu, yang mengakibatkan kerusakan terhadap fisik atau suatu barang.

Kekerasan dalam arti lain dapat menimbulkan cacat, sakit, dan penderitaan. Di dalam tindakan kekeraan, trkandung unsur ketidakrelaan atau tanpa persetujuan dari orang lain.

Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual sebagaimana kasus di atas, maka kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau dalam pengertian lain hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa.

Tindakan kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan yang merusak nilai kesopanan dan tindakannya tidak dikehendaki korban melalui ancaman kekerasan.

Jika berbicara mengenai kesusilaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskannya secara experssive verbist mengenai batasan terhadap pengertian kesusilaan.

Hal tersebut berimplikasi pada tataran praktik, di mana akan sangat sulit menentukan perbuatan yang dianggap oleh masyarakat melanggar kesusilaan dalam menerapkan pasal KUHP yang berkaitan dengan kasus a quo.

Baca Juga :  Menyibak Tabir Kematian Brigadir Joshua dengan Menggunakan Telaah Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana: Antara Doodslag atau Moord Dalam Teori Hukum Pidana

Kesusilaan secara etimologis berasal dari kata “su” dan “sila” yang berarti dasar, aturan hidup (sila) yang baik (su). Dari uraian tersebut maka memiliki pengertian aturan sopan santun, moral, agama, dan adat istiadat terlebih memiliki arti yang di dalamnya berazaskan kepantasan.

Dalam tataran masyarakat, frasa mengenai kesusilaan diidentikkan dengan perbuatan yang berbau seks saja. Pun demikian, jika kita mendengar delik susila, maka sudah barang tentu dihubungkan dengan pelanggaran yang ada di bidang seksual.

Sebagai contoh perzinahan, pelacuran, lesbi, homoseksual atau tindakan lain yang sex related, yang sifatnya seperti tindakan cabul, aborsi dan lain-lain.

Apabila diperhatikan, dalam KUHP perumusan kesusilaan diambil dari pengertian sosiologis, dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat tentang pengertian kesusilaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Pompe, yang mengartikan kesusilaan tidak terbatas hanya pada bidang seksual saja.

Tetapi termasuk di dalam kesusilaan, apa yang dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran hukum dari masyarakat, sebagai sumber hukum yang menunjukkan adanya suatu dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional.

Pompe mengartikan kesusilaan lebih luas, tidak hanya sebatas pada unsur seksual semata. Berbeda dengan Pompe, Van Bemellen justru membatasi pada delik pidana yang berkorelasi dengan pelanggaran seksual saja.

Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas membawa konsekuensi terhadap hukum pidana, khususnya bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang menyangkut kejahatan seksual.

Konsekuensi pertama, dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan.

Kesopanan terserang secara terbuka di muka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com