JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Peneliti Pukat: OTT dan Penyadapan Tak Bisa Dilepaskan dari Upaya Pemberantasan Korupsi

Ilustrasi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pembaruan di lembaga Mahkamah Agung (MA) harus menyentuh sejumlah aspek yang paling mendasar.

Hal itu ditegaskan oleh Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman.

Ia mengatakan hal itu, menyusul ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara.

“Harus menyentuh aspek mendasar, yaitu aspek perubahan budaya, aspek perubahan perilaku dan aspek perubahan cara berpikir,” kata Zaenur dalam pesan videonya yang diterima di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga :  Mutasi Terbaru Polri, 30 Perwira Dipindah Tugas. Ada Kapolresta Solo hingga Pengganti Kapolres Korban Sambo

Ia mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan sembilan orang lainnya menunjukkan bahwa pembaruan di MA belum menyentuh aspek dasar, yakni aspek perubahan budaya.

Meski demikian, Zaenur Rohman tak menampik ada beberapa hasil dari pembaruan di MA, antara lain peningkatan kualitas layanan maupun sarana prasarana.

“Tetapi, ada satu kebiasaan buruk, yaitu jual beli perkara yang tampaknya belum bisa bersih dari institusi MA,” ucapnya.

Baca Juga :  Cari Second Opinion, KPK Gandeng IDI untuk Pastikan  Kesehatan Lukas Enembe

Zaenur mengatakan kasus dugaan suap pengurusan perkara juga menunjukkan bahwa OTT masih menjadi satu metode yang sangat penting untuk memberantas korupsi sampai dengan saat ini.

Ia menilai kasus seperti suap memang paling efektif menggunakan pendekatan OTT bersamaan dengan metode penyadapan.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com