WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM —
Soal nasib tenaga kontrak atau honorer, DPR sepakat tak usah ada PHK masal.
Ini menyangkut nasib tenaga kontrak atau honorer di Wonogiri.
Dimana sebelumnya Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek menegaskan tidak melakukan PHK secara massal terhadap tenaga honorer atau kontrak.
Nah kebijakan Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek ini ternyata mendapat dukungan dari DPRD Wonogiri.
“Bupati (Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek) pernah mengadakan sarasehan bersama THL (tenaga harian lepas) dan menyatakan tidak menghendaki adanya PHK massal serta berupaya mencarikan cara. Teman-teman tenaga honorer dari berbagai OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) telah lama mengabdikan dirinya,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto baru-baru ini.
Sebagai wakil rakyat dan secara pribadi pihaknya sangat mendukung tidak dilakukannya PHK secara massal.
“Selama regulasi masih memungkinkan untuk disiasati, kenapa ada PHK? Masak iya tega. Ada sekitar 4.000 THL loh di Wonogiri,” tegas Ketua Komisi I DPRD Wonogiri Bambang Sadriyanto.
Dia mengatakan, informasi dari pemerintah pusat menyatakan bahwa tenaga honorer dapat dibuatkan ruang, seperti outsourcing.
“Apabila diperbolehkan menyediakan anggaran untuk outsourcing, maka tidak perlu ada PHK,” jelas dia.
Ketua DPRD Wonogiri Sriyono menambahkan, kebijakan tersebut sebenarnya menjadi domain pihak eksekutif. Meski demikian, dia mengakui ada pergolakan keuangan dalam APBD Kabupaten Wonogiri.
Hal itu karena adanya tuntutan dari pemerintah pusat, bahwa mulai 2027 mendatang Pemerintah daerah (Pemda) dituntut agar belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen.
Sementara, imbuh dia, anggaran belanja untuk pegawai di Wonogiri sekarang lebih dari 50 persen. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sudah sangat rendah. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
