JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Serius Kembangkan UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah fokus melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

UMKM juga dijadikan primadona dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional, yang pada 2021 jumlah sektor bisnisnya mencapai 64,19 juta.

“UMKM juga telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07% atau senilai Rp 8,574 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan hal itu dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, pada  Senin (3/10/2022).

Lebih lanjut, Menko Airlangga, menyampaikan bahwa Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp 373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp 470 triliun. Sesuai arahan Presiden, porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4%,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga :  Yenny Wahid : Siapa Pun Capresnya, Tugas NU Menjaga Rasionalitas Politik dan Suasana Tetap Dingin

Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah  untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah.

Untuk itu pada kesempatan yang sama, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kerja sama tersebut akan memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan digunakan sebagai rujukan dalam pensasaran program CSR (Corporate Social Responsibility) atau program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

Dijelaskan, sebagai program yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan, pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan revisi PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas guna mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan.

Keberadaan CSR tersebut diukur dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan Pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

Baca Juga :  Sandiaga Uno: Sudah Clear, Saya Tetap di Gerindra

“Dengan sistem ini tentu Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi. Untuk itu Pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin dan selanjutnya dapat mohon arahan lebih lanjut dari Presiden,” pungkas Menko Airlangga.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar seluruh pihak, baik Pemerintah maupun pihak swasta dapat berkolaborasi menyelesaikan berbagai persoalan secara konkret seperti halnya dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Presiden juga berpesan agar dapat dilakukan pendampingan terkait usaha komoditas masyarakat untuk mendorong perolehan hasil yang optimal melalui gerakan-gerakan kemitraan tersebut.

“Jika ini bisa berjalan, saya yakini bisa berefek kepada kemiskinan ekstrem yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik,” ujar Presiden Joko Widodo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Suhamdani

Bagi Halaman
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com