JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Serius Kembangkan UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto / Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah fokus melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

UMKM juga dijadikan primadona dalam mendukung ketahanan perekonomian nasional, yang pada 2021 jumlah sektor bisnisnya mencapai 64,19 juta.

“UMKM juga telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 61,07% atau senilai Rp 8,574 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan hal itu dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, pada  Senin (3/10/2022).

Lebih lanjut, Menko Airlangga, menyampaikan bahwa Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM.

Baca Juga :  Gila, Anggaran Belanja Keluarga Ferdy Sambo Sebulan Disebut Rp 600 Juta. Uang Dari Mana?

“Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembiayaan melalui KUR dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp 373,17 triliun dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp 470 triliun. Sesuai arahan Presiden, porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30% pada tahun 2024, sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4%,” ungkap Menko Airlangga.

Baca Juga :  Sebut Penetapan UMP Sebagian Besar Provinsi  di Bawah Nilai Inflasi, KSPI Ancam Gelar Demo Besar-besaran

Selain berbagai upaya pembedayaan UMKM tersebut, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat mengambil langkah-langkah  untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah.

Untuk itu pada kesempatan yang sama, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com