Getol Suarakan Hak-Hak Petani dan Perempuan, Luluk Raih Penghargaan MKD Award 2022

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Prestasi membanggakan diraih anggota DPR RI dari Dapil Jateng IV, Luluk Nur Hamidah.

Legislator asal PKB itu meraih penghargaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Award. Legislator perempuan itu dinilai berkontribusi dalam meningkatkan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI.

Penghargaan itu menjadi amat berharga bagi Luluk yang dikenal getol sebagai aktivis parlementer tersebut karena hadir di penghujung tahun.

Luluk dinobatkan sebagai Pejuang etika yang berkontribusi positif bagi peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI. Pemberian penghargaan yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidkara Jakarta.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Luluk ini, menjadi salah satu citra ideal bagi keberlangsungan aktivisme sosial di tataran legislatif.

Peran yang dilakukan Luluk selama ini, dianggap mampu memperbaiki kredibilitas DPR dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Luluk Nur Hamidah, menjadi satu-satunya politisi perempuan dari fraksi PKB yang mendapatkan penghargaan tersebut. Selian dua rekannya, Daniel Johan dan Jazilul Fawaid.

Selain itu, Luluk Nur Hamidah yang identik dengan sikap kritis dalam setiap upaya memperjuangkan kemaslahatan.

Terbukti, dirinya memiliki sumbangsih besar bagi tumbuh dan berkembangnya geliat aktivisme sosial.

Terutama gerakan menyoal tindak pidana kekerasan seksual, gerakan lingkungan, menyuarakan hak-hak petani dan banyak lainnnya.

“Komitmen yang tinggi untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi pandangan hidup Way of Life yang harus terus diperjuangkan. Perhatiannya pada kompleksitas persoalan perempuan, seperti kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami sekian banyak perempuan, harus bisa menjadi fokus perjuangan,” papar Luluk kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (13/12/2022).

Tokoh publik perempuan itu, juga turut terlibat perjuangan untuk mewujudkan keadilan ekologi. Mendorong terwujudnya transfer fiskal berbasis Ekologis di Indonesia.

Dorongan tersebut sebagai upaya memperbaiki ketimpangan keadilan berbasis ekologis dan pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih luas.

“Nalar kritis dan orientasi politik dalam mengedepankan kepentingan maslahah. Tak ayal menjadi harapan bersama rakyat luas untuk mewujudkan integritas yang lebih konkrit dalam kerja-kerja legislatif untuk mengawal kepentingan bersama,” jelasnya. Wardoyo