Pemerintah Bakal Impor Beras  200.000 Ton, Mentan Enggan Beri Komentar

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan  siap untuk  mengimpor beras  sebanyak 200.000  ton. Apakah hasil produksi pertanian di tanah air tidak maksimal sampai harus melakukan impor?

Mengenai hal itu,  Menteri Pertanian  (Mentan Syahrul Yasin Limpo enggan menanggapi kebijakan tersebut.

“Oh jangan tanya saya kalau itu (impor beras),” ujar dia seusai acara Tempo Ministry Award 2022 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/12/2022)  malam.

Mentan  mengatakan,  kebijakan impor tersebut dikeluarkan,  tentu dilandasi dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang rasional.

“Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional kan (impor beras) bukan ke konsumsi,” kata Syahrul.

Namun, dia mengaku yakin stok beras di Indonesia hingga akhir tahun aman. Data yang disampaikan Kementerian Pertanian, kata Syahrul, sesuai dengan data BPS, selain itu juga menggunakan menggunakan data streaming trop melalui satelit.

“Selain itu laporan seperti biasa. Tapi semua merujuk data BPS. Aman (stok beras) sampai Natal dan Tahun Baru, aman banget,” tutur Syahrul.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah siap mengimpor 200 ribu ton beras komersial.

“Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah,” ujar Arief Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (6/12/2022).

Ia menuturkan stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

Penggunaannya juga akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang masuk ke pasar. Namun, Arief tidak menjelaskan dari mana asal negara beras impor tersebut.

Bapanas berjanji impor beras ini tidak akan mengganggu hasil panen petani maupun harga gabah nantinya.

Alasan dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.

“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani,” ucap Arief.

Arief berujar importasi beras komersial itu hanya dilakukan untuk pada akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.

Sementara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas justru telah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor hingga 500 ribu ton.

“Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan,” ucap Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu ( 7/12/ 2022).

Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang diizinkan Kemendag, Zulhas mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton.

Sementara Badan Pangan Nasional menyatakan siap mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah di gudang Bulog.

“Saya enggak tahu yang tau diperlukan Bulog dan Bapanas. Apa stok Bulognya sudah banyak nanti kita rapatkan lagi,” kata Zulhas.

Zulhas juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu berasal.

“Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin saja,” tuturnya. Begitu pun perihal harga, menurutnya, hanya Bulog yang mengetahui apakah harga beras impor tersebut lebih murah dibandingkan harga beras lokal.

Ia menjelaskan Kemendag sebetulnya menolak impor beras dua kali dalam rapat terbatas (ratas) bersama kementerian dan lembaga terkait pangan.

Pasalnya, data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan hasil panen dalam negeri surplus. Ia pun diperintahkan untuk mendampingi Menteri Pertanian memverifikasi data ketersediaan beras di lapangan. Namun setelah diberi waktu enam hari, kata dia, Kementan maupun Kemendag belum berhasil menyediakan beras itu.

“Sudah ditambah enam hari kerja lagi juga belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis,” kata Zulhas.