JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Baliho bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah dicopot oleh TNI pada Sabtu (15/7/2023).
Untuk diketahui, Baliho tersebut dipasang di lahan milik Makodim 1013/Muara Teweh. Karena itu, menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono, pencopotan itu dilakukan demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Menurut Julius, jauh sebelum memasuki tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada prajurit TNI untuk selalu netral pada pemilu.
“TNI tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye,” kata Julius dalam keterangan resmi, Minggu (16/7/2023).
Sementara itu, Julius menekankan keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih juga dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
Hal ini, kata Julius, juga tidak boleh memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
“TNI juga akan menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung,” ujar Julius.
Ganjar Pranowo Sebut Relawan Punya Kekuatan Tersendiri dalam Pemenangan Pemilu
Julius juga mengklarifikasi video viral pencopotan baliho berdurasi 31 detik dengan narasi yang menyudutkan TNI.
Ia menjelaskan pencopotan banner foto capres Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh terjadi pada Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 17.45 WIB.
Bermula pada pukul 09.49 WIB, Dandim 0103/Muara Teweh Letnan Kolonel Infantri Edi Purwoko mendapat WhatsApp dari Ahmad Gunadi, putra Bupati Barito Utara, tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Muara Teweh dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.
Saat Lektkol Inf Edi melihat kiriman foto tersebut, ia baru menyadari adanya ada banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada dilahan Makodim 1013.
Kemudian Dandim perintahkan Perwira Seksi Logistik (Pasi Log) untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Muara Teweh.
“Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada prajurit TNI selalu menekankan ‘Netralitas TNI pada Pemilu 2024’, di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” ujar Julius.
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono pun ikut buka suara mengenai hal itu. Ia mengatakan, pencopotan Baliho calon presiden Ganjar Pranowo tersebut sebagai tindakan untuk menjaga netraliras TNI di tahun politik Pemilu 2024.
“Beritanya mungkin seolah-olah dicopot, dipaksa, jadi tidak,” kata Yudo Margono kepada awak media, Senin (17/7/2023).
Yudo menjelaskan, Komandan Kodim 0103/Muara Teweh, Letnan Kolonel Infantri Edi Purwoko, sudah berkoordinasi dengan pemasang baliho Ganjar, termasuk perwakilan partai, Satpol PP, dan juga Bupati Barito Utara untuk mencopot baliho.
“Jadi dilepas disaksikan oleh mereka. Kalau dicopot kesannya langsung digaruk, copot. Jadi kita tetap menggunakan aturan yang ada,” ujarnya.
Pemasangan baliho tidak memiliki izin
Menurut Yudo, pemasangan baliho tidak memiliki izin karena dipasang di area Markas Kodim 1013/Muara Teweh. Pihak Kodim pun telah menyampaikan kepada pemasang agar tidak memasang atribut kampanye karena TNI jelas tentang netralitas.
“Saya sudah tanya langsung Dandim dengan yang bersangkutan, kejadiannya seperti itu,” ujarnya.
Yudo menegaskan baliho dilepas sesuai mekanisme dan tetap menghormati pemasang baliho. Namun ia menegaskan TNI netral dan menyampaikan netralitas TNI harus ditegakkan.
Bawaslu turun tangan
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengakui sedang melakukan penyelidikan terkait pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
“Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja.
Ia menyatakan, Bawaslu akan mengawasi sosialisasi pada setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.
“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.
