JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Soal Endorsement Jokowi Selaku PRESIDEN  ke Prabowo-Gibran, Hakim MK: Tak Langgar Hukum, Cuma Potensial Jadi Masalah Etika

Sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) / Tempo.co
   

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Soal endorsement Presiden Joko Widodo — yang seharusnya bersikap netral —  kepada Pasangan Prabowo-Gibran, oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak melanggar hukum.

“Dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini, pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat tertentu, bukanlah tindakan melanggar hukum,” kata hakim konstitusi Ridwan Mansyur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024).

“Namun, endorsement atau pelekatan citra diri demikian potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden,” ujarnya.

Ridwan menuturkan, presiden notabene-nya mewakili entitas negara.

“Seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi memilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.”

Baca Juga :  Kepada PBNU, Pemerintah Akan Berikan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie,  Jubir  Keluarga Aburizal Bakrie Mengaku Tak Tahu Menahu

Menurut Mahkamah Konstitusi, kata dia, mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau paslon dalam pemilu.

Hakim konstitusi Arsul Sani mengatakan dalam ilmu sosial politik terutuma terkait psikologi massa, tidak dapat disangkal adanya korelasi positif antara dukungan (endorsement) terang-terangan maupun tertutup dari seorang public figure terhadap kontestan peserta pemilu.

“Tapi dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan,” ujar Arsul dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga :  PDIP Sayangkan Penyitaan Ponsel Hasto oleh KPK,  Ini Alasannya

Mahkamah Konstitusi saat ini menggelar sidang pamungkas sengketa Pilpres. Adapun perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres telah bergulir sejak akhir bulan lalu.

Pada sidang kali ini, prinsipal dari pemohon–Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md.–hadir langsung di Gedung MK di Jalan Merdeka Barat.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga hadir langsung. Sedangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menjadi pihak terkait tidak hadir dan diwakili oleh tim hukum mereka.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com