Mahfud MD Bilang KPU Tak Layak Selenggarakan Pilkada, Ini Tangkisan Jokowi

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kritik keras Mahfud MD terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan pemecatan Hasyim Asy’ari dari jabatan Ketua KPU, mendapat reaksi dari berbagai pihak.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun anggota DPR RI pun ikut urun rembug menanggapi kritikan mantan “pembantunya” tersebut.

Ketika Mahfud MD mengatakan, KPU tidak layak menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada), maka Jokowi  memberikan pembelaan terhadap KPU.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya KPU sudah sukses menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

“(KPU) sudah sukses menyelenggarakan pilpres dengan baik dan lancar. Tidak ada masalah,” kata Jokowi usai memberikan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (8/7/2024).

PKS: Tak mungkin ganti komisioner KPU

Sementara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, tidak mungkin mengganti semua komisioner KPU di tengah proses menjelang Pilkada Serentak 2024.

Respons Anggota Komisi II DPR RI ini menanggapi kritikan Mahfud terkait yang mengatakan KPU tidak layak menyelenggarakan Pilkada.

Menurutnya, DPR tidak bisa serta merta mengganti semua komisioner KPU, kecuali ada syarat dan ketentuan.

“Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek. Kami tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, (semua) akan berantakan,” kata Mardani di kompleks parlemen DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

Mardani mengatakan, gaya hidup mewah komisioner KPU menjadi catatan Komisi II. Bahkan, kata dia, Komisi II bisa memanggil sekretaris jenderal KPU. Ia mengatakan Komisi II harus mengevaluasi KPU lebih keras.

“Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran,” kata Mardani.

Mardani mengatakan, pengawasan Komisi II terhadap anggaran KPU terbatas pada tahapan I dan tidak sampai ke tingkatan III. Ia mengatakan, hal ini akan menjadi catatan Komisi II untuk memanggil KPU.

“Ini menjadi catatan, kita akan menanggil juga sekjen KPU dan lainnya agar betul-betul memperhatikan itu,” kata Mardani.

Ketum PKB: Masukan penting untuk KPU

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru menilai komentar Mahfud itu berharga bagi kemajuan KPU.

“Ya, masukan penting untuk KPU,” katanya kepada wartawan usai menghadapi sidang paripurna di di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, 9 Juli 2024.

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, selain KPU, DPR, dan pemerintah akan memperhatikan kritik Mahfud menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada,” ujar Cak Imin.

Saat ditanya soal kehidupan mewah komisioner KPU, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara mendetail soal kemewahan yang ditunjukkan para komisioner KPU.

“Saya belum tahu itu,” tuturnya.

 

Plt KPU ucapkan terima kasih

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengucapkan terima kasih kepada Mahfud. Dia menilai, kritikan Mahfud tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.

“Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang,” kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk.

“Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada,” tuturnya.

Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan fasilitas 2 saja. “Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud meminta DPR dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dinilai tidak layak menjadi lembaga penyelenggara Pilkada 2024.

“Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.

Pernyataan Mahfud tersebut awalnya mengomentari atas pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari atas kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, perempuan berinisial CAT. Mahfud sempat menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP.

“Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga, fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila,” ujar unggahan tersebut.

Tak hanya itu, Mahfud juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.

“Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain’ ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” tuturnya.