JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah ditetapkan dalam APBN 2025 senilai Rp 6,3 triliun, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono minta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun, sehingga menjadi Rp14,4 triliun.
Usulan tersebut, menurut Basuki, sudah diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dikatakan, tambahan anggaran itu untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif seperti diperintahkan Presiden Prabowo Subianto, yang berharap bisa pindah ke sana pada 17 Agustus 2028.
Seperti diktahui, pada tahun ini dan sebelumnya, pemerintah berkonsentrasi membangun infrastruktur kantor pemerintahan. Saat ini yang akan dibangun adalah gedung Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes TNI dan Polri di Nusantara.
“Jadi sedang revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan,” ujar Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembangunan infrastruktur eksekutif sudah dilaksanakan. Sementara, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan menyusul mulai tahun depan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan lelang proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan pada kuartal I 2025.
“Tapi kan masih menunggu review BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat, 6 Desember 2024
Sebagamana Basuki, Dody juga mengusulkan tambahan anggaran menjadi Rp 14,87 triliun untuk mendukung pembangunan IKN. Ia menyampaikan hal ini dalam forum rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Selasa (3/12/2024).
Dalam paparannya, Dody merinci anggaran tersebut bakal digunakan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 9,9 triliun ntuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, serta duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek. Sedangkan Rp 4,9 triliun bakal digunakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelesaikan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik. Target pembangunan ini bukan sekadar penyelesaian pembangunan kantor untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi mencakup fasilitas pendukung perumahan untuk para aparatur sipil negara (ASN).
“Targetnya, empat-lima tahun ke depan, sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat, 8 November 2024. “Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo.”
Anggaran 2024 Lebih Besar
Pemerintah pada tahun anggaran 2024 memberikan anggaran Rp42,5 triliun untuk pembangunan IKN. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan anggaran pembangunan IKN ini dilakukan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut.
“Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol. Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran,” kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.
Sejak ditetapkan sebagai ibukota baru, Nusantara telah menyedot uang negara sebsar Rp 72 triliun untuk pembangunan dari 2022 sampai 2024.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan IKN akan menjadi ibu kota politik dan ia mengakui perlu waktu untuk mewujudkannya. Ia menargetkan ibu kota bisa pindah pada 2028.
