Beranda Umum Nasional Fadli Zon Sebut Pemerkosaan 1998 Hanya Rumor: Diaspora Indonesia di Belanda Tuntut...

Fadli Zon Sebut Pemerkosaan 1998 Hanya Rumor: Diaspora Indonesia di Belanda Tuntut Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri upacara Yadnya Kasada di Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 11 Juni 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut bahwa tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 sekadar rumor, telah berdampak sangat luas. Pernyataan tersebut langsung memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk gabungan masyarakat sipil dan mahasiswa Indonesia di Belanda. Melalui Koalisi untuk Keadilan Sejarah, mereka mendesak Fadli Zon untuk mencabut ucapannya dan secara terbuka meminta maaf kepada para korban serta keluarga korban tragedi 1998.

“Pernyataan itu menunjukkan pemerintah tidak berpihak pada korban. Bahkan cenderung menghapus jejak kekerasan masa lalu melalui penulisan sejarah secara sepihak dan seragam,” ujar perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda, Syukron Subkhi, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025).

Menurut Syukron, sejarah kelam bangsa, betapa pun pahitnya, tidak boleh dihapus begitu saja. Justru harus diakui sebagai bagian penting dalam perjalanan Indonesia agar menjadi pengingat kolektif agar kekerasan serupa tak terulang.

Koalisi juga mengkritik rencana Fadli Zon untuk menuliskan ulang sejarah Indonesia dengan “tone positif”. Mereka menilai pendekatan tersebut hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah yang saat ini dinilai memiliki hubungan erat dengan rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu.

Baca Juga :  12-18 Juli, 187.306 Anggota PSI Pilih Ronal, Kaesang atau Agus Herlambang, Siapa Bakal Menang?

“Menulis sejarah dengan nuansa positif bisa jadi akal-akalan untuk menutupi fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di era kekuasaan Presiden Prabowo, yang tak lepas dari bayang-bayang kekerasan masa lalu,” lanjut Syukron.

Mereka juga mendesak agar proses penulisan sejarah Indonesia melibatkan para korban dan saksi, termasuk mereka yang masih menjadi eksil politik akibat peristiwa pelanggaran HAM sejak masa Orde Lama hingga Reformasi.

Koalisi menyatakan keprihatinannya atas lambannya negara dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. “Setidaknya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum mendapat keadilan,” tegas Syukron.

Pernyataan Fadli Zon yang memicu polemik itu disampaikan dalam wawancara dengan jurnalis senior Uni Zulfiani Lubis dari IDN Times, yang tayang di YouTube pada Rabu, 11 Juni 2025. Dalam wawancara itu, Fadli menyebut tidak ada bukti cukup untuk menyatakan adanya pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998.

“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?” ujar Fadli dalam wawancara tersebut. Ia juga mengklaim telah menguji sejarawan dengan argumen bahwa temuan tim pencari fakta tidak cukup untuk mencatatkan peristiwa itu dalam sejarah resmi.

Baca Juga :  MPLS Sekolah Rakyat Belum Bisa Serentak di 100 Titik, Ini Sebabnya

Pernyataan ini menuai gelombang kritik, terutama dari kalangan aktivis HAM, sejarawan, hingga masyarakat diaspora yang menilai pemerintah sedang berupaya mengubur luka kolektif bangsa demi kenyamanan politik jangka pendek.

www.tempo.co

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.