Keputusan Mendagri Soal 4 Pulau Aceh Koyak Luka Lama, Ancaman Disintegrasi di Depan Mata?

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perdamaian dan ketenangan yang sudah tercapai bertahun-tahun di Aceh, tiba-tiba terkoyak kembali dengan keluarnya keputusan pemerintah pusat yang nmenetapkan empat pulau di wilayah Aceh Singkil menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kebijakan tersebut tak pelak langsung memicu penolakan keras dari berbagai pihak di Aceh, dan memunculkan kekhawatiran akan potensi disintegrasi yang membayangi.

Penetapan kontroversial tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang diterbitkan pada 25 April 2025. Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan kajian geografis dan pertimbangan berbagai instansi. Menurutnya, sengketa perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau tersebut sudah berlangsung cukup lama dan perlu segera ditetapkan batas administrasinya, terlebih untuk keperluan pendaftaran nama pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke PTUN. Silakan saja,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Selasa (10/6/2025).

Namun, keputusan tersebut menuai kekhawatiran dari berbagai tokoh nasional dan lokal. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai bahwa keputusan ini dapat mengganggu perdamaian yang telah dibangun pasca konflik panjang antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia mengingatkan pentingnya menjaga komitmen terhadap semangat Kesepakatan Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.

“Setelah 20 tahun berlalu, perdamaian kembali terusik oleh keputusan yang menyatakan empat pulau—Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipah, dan Panjang—masuk ke wilayah Sumatera Utara. Ini menyakitkan bagi rakyat Aceh,” ujar Anwar pada Senin (16/6/2025).

Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Masthur Yahya, juga menyatakan keprihatinan. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya menyangkut batas administratif, melainkan juga menyentuh sisi emosional, historis, dan identitas masyarakat Aceh.

“Kami sedang memulihkan luka-luka pasca konflik dan menumbuhkan rasa saling percaya. Tapi keputusan ini seperti membuka luka lama dan bisa memicu konflik baru,” katanya dalam pernyataan di Banda Aceh, Jumat (13/6/2025).

Masthur menegaskan bahwa KKR Aceh siap menjadi juru damai jika situasi memanas. Ia menyoroti bahwa pendekatan administratif yang tidak sensitif terhadap trauma sejarah di Aceh dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. “Ini bukan sekadar soal peta, tapi soal perasaan, harga diri, dan damai yang berkelanjutan,” tegasnya.

Di sisi politik, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak Komisi II DPR segera menggelar rapat kerja dengan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Ia menilai polemik ini terlalu sensitif untuk ditunda dan membutuhkan keterlibatan legislatif sebagai representasi rakyat.

“Jangan menunggu masa reses selesai. Persoalan ini menyangkut otonomi khusus, histori, dan identitas,” kata Mulyanto, Senin (16/6/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, memastikan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan para kepala daerah terkait, termasuk Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah. Ia juga mengingatkan bahwa konflik batas wilayah tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis.

“Ini juga soal histori, ekonomi, dan harga diri masyarakat. Semua pihak harus mengedepankan asas kekeluargaan,” ujar Bahtra, Sabtu (14/6/2025).

Polemik empat pulau ini kini tak lagi sekadar urusan administratif. Ia telah menjelma menjadi persoalan politik, sosial, dan psikologis yang sensitif. Jika tidak dikelola secara bijak, bukan tidak mungkin konflik baru bisa muncul di wilayah yang telah lama berjuang untuk damai.