WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Jumlah pedagang bakso di Jawa Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara Bersatu (Apmiso), tembus 17.500 orang. Angka ini bukan kecil. Mereka adalah tulang punggung ekonomi mikro yang setiap hari bergerak dari gerobak ke gerobak, dari kampung ke kota.
Tapi di balik ramainya mangkuk bakso yang terjual, tekanan di lapangan justru makin terasa.
Melansir laman resmi Pemprov Jateng, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara Bersatu (Apmiso), Lasiman, terang-terangan mengungkap situasi yang tidak mudah. Persaingan makin ketat, harga bahan baku tidak stabil, sementara kemampuan untuk berkembang justru terbentur modal. Banyak pedagang ingin naik kelas, menambah aset, memperluas usaha, tapi mentok di pembiayaan.
Sehingga pembiayaan menjadi syarat utama bila pedagang ingin menaikkan kapasitas usaha, aset, dan omzet.
Masalahnya bukan cuma uang. Di lapangan, pedagang bakso juga harus berhadapan dengan perubahan pola pasar. Konsumen makin selektif, tampilan produk dituntut lebih menarik, pemasaran harus masuk digital, dan produksi dituntut lebih higienis. Tanpa pendampingan, pedagang tradisional rawan tertinggal.
Lasiman juga mendorong keterlibatan akademisi agar pedagang tidak jalan sendiri menghadapi perubahan zaman. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memperkuat sisi teknologi, pemasaran, hingga efisiensi produksi yang selama ini belum tersentuh optimal oleh pelaku usaha kecil.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyinggung posisi pedagang bakso sebagai sektor ekonomi mikro terbesar di Jawa Tengah. Dia menekankan perlunya pendampingan agar usaha mereka bisa berkembang dan tidak stagnan di level kecil.
Pendampingan yang dimaksud bukan hal ringan. Mulai dari sertifikasi halal, pengolahan daging yang sesuai standar, hingga penataan usaha secara menyeluruh. Di sinilah tantangan lain muncul. Sertifikasi halal yang seharusnya membuka peluang pasar justru menjadi proses yang tidak sederhana bagi pedagang kecil.
“Sertifikasi halal tidak gampang, dari mulai alat dan sebagainya, berarti dinas kita harus ikut serta, sehingga penjual bakso kita punya sertifikasi,” jelas dia.
Fakta di lapangan, banyak pedagang kesulitan memenuhi standar tersebut. Peralatan harus sesuai, proses produksi harus terpantau, hingga administrasi yang tidak semua pelaku usaha pahami. Tanpa dukungan nyata, proses ini bisa jadi beban tambahan, bukan solusi.
Padahal, sektor bakso terbukti tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Dari krisis ke krisis, usaha ini tidak pernah benar-benar mati. Justru terus menjadi penopang ekonomi rakyat kecil. Aris Arianto
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
