JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Besarnya alokasi anggaran teknologi informasi dalam program makan bergizi gratis memantik tanda tanya publik. Nilai yang menembus Rp 1,2 triliun dinilai tidak kecil, terlebih muncul di tengah tuntutan efisiensi belanja negara. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan penjelasan.
Menurut Dadan, anggaran tersebut tidak berdiri sebagai satu pos tunggal, melainkan terbagi dalam sejumlah kebutuhan strategis untuk mendukung Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Ia menyebut, sekitar Rp 550 miliar digunakan untuk pengembangan aplikasi yang akan mengintegrasikan berbagai data terkait kondisi gizi masyarakat.
Selain itu, BGN juga mengalokasikan dana sekitar Rp 199 miliar untuk layanan managed service berbasis perangkat Internet of Things (IoT). Infrastruktur ini, kata Dadan, akan digunakan untuk memantau pelaksanaan program secara langsung di berbagai wilayah. “BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time,” kata Dadan sebagaimana dilansir dari laman resmi BGN, Kamis (23/4/2026).
Dalam pelaksanaannya, proyek ini digarap oleh Perum Peruri melalui mekanisme penunjukan langsung. Dadan beralasan, Peruri dinilai memiliki kapasitas keamanan tinggi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistem digital berskala nasional.
Ia menambahkan, dasar penunjukan tersebut merujuk pada regulasi yang memberikan mandat kepada Peruri sebagai penyedia solusi keamanan digital pemerintah. Selain itu, status Peruri sebagai GovTech Indonesia dalam kerangka percepatan transformasi digital nasional turut menjadi pertimbangan utama.
BGN juga menyoroti rekam jejak Peruri yang dinilai mumpuni, termasuk perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik. “Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara,” ujarnya.
Dadan memastikan seluruh proses kerja sama telah dilakukan secara terbuka. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan data menjadi prioritas, mengingat sistem SIPGN akan mengelola informasi sensitif terkait kondisi gizi masyarakat. “Kami memastikan tidak ada celah penyimpangan, karena ini menyangkut data gizi masyarakat luas,” tuturnya.
Sebelumnya, polemik anggaran ini mencuat di media sosial setelah sebuah akun mengungkap temuan terkait proyek pengadaan BGN. Dari penelusuran pada portal pengadaan nasional, tercatat dua proyek besar dengan total nilai mencapai Rp 1,265 triliun yang dijalankan pada Oktober 2025.
Dua proyek tersebut mencakup pengadaan layanan managed service IT dan IoT di ribuan titik dengan nilai lebih dari Rp 600 miliar, serta pembangunan sistem informasi gizi nasional dengan nilai serupa. Keduanya disebut menggunakan metode penunjukan langsung.
Namun, yang memicu sorotan adalah minimnya informasi terkait pihak pelaksana dalam data pengadaan. Identitas vendor, termasuk nama perusahaan dan nomor pajak, tidak tercantum dalam sistem, meskipun status proyek telah dinyatakan selesai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran berskala besar tersebut. [*]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
