BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Fenomena pendaki yang nekat menembus kawasan puncak Gunung Merapi di tengah status Siaga (Level III) memicu keprihatinan berbagai pihak. Di saat pemerintah terus mengingatkan bahaya aktivitas vulkanik, masih bermunculan dokumentasi di media sosial yang memperlihatkan pendakian hingga puncak gunung, meski jalur resmi telah ditutup sejak Mei 2018.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), Heri Wibowo, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena semakin banyak pendakian ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.
“Ini memang yang kami khawatirkan. Saat ini semakin banyak pendaki ilegal di TNGM yang kategori level 3 siaga, yang membahayakan. Imbauan TN, BPPTKG, Sultan, Kepala BNPB tidak dihiraukan,” kata Heri, Rabu (15/7).
Menurutnya, berbagai peringatan sebenarnya telah berulang kali disampaikan oleh pemerintah maupun otoritas kebencanaan. Namun sebagian masyarakat masih mengabaikan larangan memasuki kawasan rawan erupsi.
BTNGM memilih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif. Selama ini petugas taman nasional terus menjalin komunikasi secara tertutup dengan masyarakat di sekitar jalur pendakian agar tidak membuka akses maupun memfasilitasi aktivitas pendakian.
“Pendekatan dengan warga secara tertutup dilakukan kawan-kawan TN,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, BTNGM menjadwalkan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali mengenai polemik pembukaan jalur pendakian via New Selo yang dilakukan secara sepihak. Pertemuan tersebut juga akan melibatkan kelompok pengusul pembukaan jalur, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta sejumlah pihak terkait.
“Agenda pertemuan besok (Kamis) jadinya di Kantor Bupati Boyolali. Kami sudah (dapat waktunya),” kata Heri.
Ia mengakui, secara kewenangan BTNGM sebenarnya dapat meminta bantuan kepolisian maupun TNI untuk memperketat pengawasan di jalur pendakian. Namun langkah itu dinilai hanya efektif dalam jangka pendek dan berpotensi memicu gesekan dengan masyarakat.
“Kami sebenarnya bisa minta TN, Polisi dan TNI untuk berjaga, tapi itu jangka pendek dan berisiko adanya bentrok atau benturan horizontal, pasti viral lagi,” ungkapnya.
Karena itu, BTNGM memilih tetap mengedepankan dialog sambil menempatkan petugas Resor Taman Nasional di Selo untuk memantau situasi.
“Kami sementara menahan diri walaupun teman-teman Resor tetap stay di kantor Resor Selo sambil pendekatan ke warga,” jelasnya.
Heri juga menilai persoalan ini tidak semata dipengaruhi masyarakat sekitar, tetapi juga muncul dari karakter sebagian pendaki yang mengabaikan pertimbangan keselamatan.
“Ternyata karakter pendaki kita juga enggak rasional, jadi sulit juga untuk melarang naik (mendaki Gunung Merapi),” katanya.
Ia menegaskan jalur pendakian New Selo hingga puncak melewati sejumlah titik yang berada di kawasan rawan bencana, mulai dari pintu gerbang, Pos I, Pos II hingga Pasar Bubrah. Karena itu, penutupan jalur tetap diberlakukan demi melindungi keselamatan masyarakat.
“Penutupan ini dilakukan semata-mata untuk mematuhi rekomendasi dari pihak yang berwenang demi menjaga keselamatan dan keamanan semua pihak,” tegasnya.
Selain menghadapi maraknya pendakian ilegal, BTNGM juga masih harus membagi personel untuk mengawasi aktivitas pertambangan ilegal di kawasan taman nasional.
“Kami itu ada fokus yang terbelah. Yang awalnya terkait pertambangan ilegal, sekarang tambah pendakian ilegal. Kalau untuk patroli, jumlah personel masih sama. Kami harus sangat berhati-hati mempertimbangkan potensi bentrok antara polisi hutan dengan warga lokal. Ini menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Agus Budi Santoso, mengajak masyarakat, khususnya para pencinta alam, menunda keinginan mendaki hingga aktivitas Merapi kembali dinyatakan aman.
“Imbauan dari kami, para pendaki, calon pendaki, yang ingin mendaki ke Merapi untuk saat ini, mohon menahan diri dulu, karena Merapi ini sedang erupsi,” katanya.
Agus mengibaratkan erupsi sebagai proses alami yang dibutuhkan Merapi untuk memperbarui sumber daya alamnya. Material vulkanik yang dimuntahkan gunung tersebut pada akhirnya juga akan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Maka, kita harus tepa selira dengan Merapi. Nanti kalau waktunya sudah aman, kita masuk lagi. Kalau tandanya bahaya, ya kita menahan diri. Itu kan esensi dari hidup harmonis bersama Merapi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa ancaman di Merapi tidak hanya berupa awan panas guguran, tetapi juga potensi letusan eksplosif yang dapat melontarkan material hingga radius tiga kilometer dari kawah.
“Selain daerah bahaya awan panas yang ke arah sungai-sungai terutama di barat daya, itu kan juga ada bahaya lontaran akibat letusan eksplosif. Nah, letusan eksplosif itu lontarannya bisa mencapai radius tiga kilometer,” tegasnya.
Karena itu, BPPTKG meminta masyarakat tidak memaksakan diri memasuki kawasan puncak. Agus berharap pengalaman berbagai kecelakaan di gunung api lain dapat menjadi pelajaran agar keselamatan tetap menjadi prioritas.
“Khawatirnya nanti terjadi apa-apa, masyarakat sendiri yang rugi. Sudah banyak contohnya, di gunung-gunung yang lain. Ketidaksabaran itu menimbulkan bencana. Sangat tidak berarti kemanfaatan yang kita kejar, jika dibandingkan dengan risiko bencana yang mengintai,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan akademisi wisata petualangan, Cahyo Alkantana. Ia menilai tindakan mendaki hingga puncak Merapi saat status Siaga menunjukkan keberanian yang tidak disertai kesadaran terhadap risiko.
“Fenomena masih adanya pendaki yang nekat mendaki Gunung Merapi hingga ke puncak saat statusnya masih Siaga merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Dalam dunia petualangan, keberanian tidak boleh disamakan dengan mengabaikan risiko,” ujarnya.
Menurut Cahyo, setiap keputusan dalam wisata petualangan harus bertumpu pada informasi ilmiah dan prinsip keselamatan.
“Prinsip yang kami pegang adalah Safety First, No Compromise. Tidak ada puncak, foto, ataupun konten media sosial yang sebanding dengan keselamatan jiwa,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa tindakan nekat para pendaki bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga petugas penyelamat apabila sewaktu-waktu harus melakukan operasi evakuasi.
“Saya berharap masyarakat semakin memahami bahwa menaati rekomendasi dari PVMBG, Balai Taman Nasional, maupun instansi terkait bukan berarti mengurangi semangat berpetualang, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam berpetualang. Gunung akan tetap ada dan dapat didaki ketika kondisinya sudah dinyatakan aman. Namun, kesempatan kedua bagi sebuah nyawa belum tentu ada,” katanya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Jawa Tengah, Dasirun, mengungkapkan bahwa masih ada calon pendaki yang menghubungi pemandu untuk meminta pendampingan menuju Merapi.
“Memang ada beberapa pendaki menghubungi kami, tapi kami sarankan untuk mengikuti rekomendasi dari TN Gunung Merapi dan PVMBG,” ujarnya.
APGI Jawa Tengah juga mengingatkan seluruh anggotanya agar memegang teguh profesionalisme, mematuhi regulasi yang berlaku, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas kepemanduan.
“Seluruh kegiatan harus mengikuti regulasi dan ketentuan dari pihak berwenang serta menghormati tata kelola kawasan. Anggota APGI wajib menjaga profesionalisme, integritas dan tanggung jawab sesuai kode etik pemandu gunung,” terangnya.
Selain itu, APGI meminta seluruh anggotanya bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi terkait pendakian Merapi dan menghindari polemik yang tidak produktif.
“Mari bersama menjaga kondusivitas, menghindari perdebatan yang tidak produktif, serta mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyikapi perkembangan situasi,” imbuhnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
