SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah melakukan pemeriksaan langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kota Surakarta, Kamis (2/7/2026).
Pemeriksaan itu dalam rangka menelusuri keberadaan salinan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan saat mendaftar sebagai calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada 2005. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sengketa informasi publik yang telah bergulir sejak tahun lalu.
Ketua Majelis Komisioner KIP Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, mengatakan pemeriksaan setempat itu merupakan agenda persidangan sengketa informasi antara pemohon Muhammad Taufiq & Partners melawan Pemerintah Kota Surakarta selaku termohon.
“Hari ini kami melakukan kegiatan yang namanya pemeriksaan setempat. Ini bagian dari persidangan sengketa informasi dengan pemohon Muhammad Taufiq & Partners dan termohon Pemerintah Kota Surakarta terkait ijazah Bapak Joko Widodo yang dipakai saat pendaftaran Wali Kota tahun 2005,” ujar Ermy di sela pemeriksaan.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk menguji kebenaran keterangan Dispersip Solo yang sebelumnya menyampaikan dalam persidangan bahwa dokumen yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaannya.
“Pada saat pembuktian di persidangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyatakan informasi tersebut tidak dikuasai. Maka majelis harus membuktikan apakah benar dokumen itu memang tidak dikuasai. Karena itu kami hadir langsung di depo arsip ini,” jelasnya.
Ermy mengungkapkan, objek permohonan informasi yang diperiksa meliputi dokumen ijazah Presiden Jokowi dari seluruh jenjang pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Meski telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap arsip yang ada, KIP Jawa Tengah belum bersedia mengungkap hasil pemeriksaan tersebut kepada publik.
“Hasil pemeriksaan hari ini akan menjadi materi yang kami sampaikan dalam persidangan berikutnya, sehingga belum bisa disampaikan sekarang,” tegasnya.
Ia menambahkan, sengketa informasi tersebut telah berlangsung cukup lama sejak didaftarkan pada akhir 2025 dan kini telah memasuki tahap pembuktian. Setelah agenda pemeriksaan setempat selesai, para pihak akan diminta menyampaikan kesimpulan sebelum majelis menjatuhkan putusan.
“Setelah ini pemohon dan termohon akan menyampaikan kesimpulan, kemudian majelis akan membuat putusan,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Ahmad Zaki, mengatakan gugatan sengketa informasi tersebut telah didaftarkan sejak September 2025. Menurutnya, proses persidangan kini telah memasuki sidang kelima.
Ia menjelaskan, pihaknya mengajukan permohonan informasi untuk memperoleh salinan ijazah Presiden Jokowi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, termasuk dokumen yang digunakan saat pencalonan sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2005 dan 2010.
“Ini sudah sidang kelima. Agendanya pemeriksaan setempat untuk memastikan benar atau tidak data tersebut disimpan di Dispersip. Sebelumnya pihak Dispersip menyatakan tidak menerima data itu dari KPU,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, lamanya proses sengketa dipengaruhi oleh belum jelasnya pihak yang menyimpan dokumen tersebut. Dispersip Solo, kata dia, menyatakan arsip pencalonan Jokowi tidak pernah diserahkan oleh KPU sehingga tidak tersimpan di lembaga tersebut.
“Pihak Dispersip mengakui data-data Pak Jokowi tidak disimpan oleh mereka. Katanya data dari KPU tidak disetor ke sana. Karena itu sekarang dicek langsung apakah benar KPU memang tidak menyerahkan data tersebut,” tandasnya. [Ando]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
