LUMAJANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Klaim ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Timur masih aman hingga akhir Oktober 2026 belum sejalan dengan kenyataan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Di Jember dan Lumajang, warga masih kesulitan mendapatkan BBM, antrean kendaraan mengular, bahkan aktivitas pengangkutan tebu ikut terganggu.
Di Kabupaten Lumajang, antrean panjang kendaraan berat untuk mendapatkan solar bersubsidi terlihat di SPBU Sukodono, Sabtu (17/10/2026) siang. Sekitar pukul 14.30 WIB, deretan truk bahkan mengular hingga mendekati jalan raya.
Ahmad, sopir truk pengangkut tebu asal Desa Bodang, Kecamatan Padang, mengatakan antrean saat itu sebenarnya sudah lebih pendek dibandingkan satu jam sebelumnya. Sebelumnya, kendaraan yang menunggu giliran mengisi solar meluber sampai ke tepi jalan dan menyebabkan kemacetan.
Ahmad mengaku telah menghabiskan lebih dari satu jam untuk mengantre. Ia juga harus berkeliling ke tujuh SPBU, mulai dari wilayah Kecamatan Tempah hingga Jatiroto, sebelum akhirnya mendapatkan solar di SPBU Sukodono.
“Antrean panjang kayak gini, sudah terjadi selama dua hari ini. Karena memang di beberapa SPBU lain tidak ada stoknya,” ujarnya.
Ia mengatakan, SPBU Sukodono merupakan lokasi ketujuh yang didatanginya hari itu. Setelah berkeliling tanpa mendapatkan solar, Ahmad memilih bertahan dalam antrean meski harus menunggu lama.
“Ini merupakan SPBU ketujuh, baru dapat di sini. Jadi walaupun sudah satu jam ditungguin saja,” ujarnya.
Kesulitan mendapatkan solar tersebut bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Bagi Ahmad, keterlambatan mengisi bahan bakar berimbas langsung pada pendapatan dan kelancaran pengiriman tebu ke pabrik gula.
“Kalau kondisi kayak gini tidak bisa ngirim tebu. Kalau bisa ngisi jam 12.00, besok masih bisa ngisi (pengiriman tebu). Tapi kalau kayak gini, ya pasti besok tidak bisa ngirim,” ulas Ahmad.
Dalam kondisi normal, Ahmad bisa mengangkut satu rit tebu setiap hari ke Malang. Namun, antrean BBM membuat jadwal pengiriman berantakan. Dalam tiga hari, ia hanya mampu menyelesaikan satu rit pengiriman.
“Biasanya satu hari satu ret, ini tiga hari cuma ngirim satu rit. Ongkos sopir satu ret pengiriman Rp300 ribu,” ulasnya.
Akibat kehilangan kesempatan mengangkut tebu selama dua hari, Ahmad memperkirakan pendapatannya berkurang sekitar Rp600.000.
“Karena hilang dua rit, jadi pendapatan yang hilang kisaran Rp600 ribu,” bebernya.
Kerugian juga dirasakan pemilik usaha pengangkutan sekaligus juragan tebu. Menurut Ahmad, keterlambatan pengiriman membuat tebu hasil panen tidak segera masuk ke pabrik, sehingga pembayaran kepada petani ikut tertunda.
“Uang yang hilang kisaran Rp6 juta sampai Rp7 juta per rit. Itu untuk petaninya bos alias juragan,” pungkasnya.
Pertalite di Jember Habis dalam Hitungan Jam
Persoalan serupa terjadi di Kabupaten Jember. Kali ini, konsumen kesulitan mendapatkan Pertalite di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Kaliwates, Sabtu (17/10/2026).
Di SPBU Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tegalbesar, papan pemberitahuan bertuliskan ‘Produk Pertalite dalam proses pengiriman’ terpasang di pintu masuk saat lokasi itu didatangi pada pukul 21.10 WIB.
SPBU tersebut tampak lengang karena konsumen yang hendak membeli Pertalite tidak bisa dilayani. Pembeli yang tetap masuk ke area SPBU hanya terlihat mengisi Pertamax.
Kondisi itu bukan kali pertama terjadi pada hari yang sama. Stok Pertalite di SPBU tersebut juga sempat kosong sekitar pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan keterangan petugas, pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, bahan bakar tersebut kembali habis sekitar pukul 19.00 WIB.
“Tadi jam 2 siang datang, hanya 8 ton (liter), dan sekitar Isya’ jam 7an malam sudah habis lagi,” ujar petugas.
Kekosongan Pertalite juga terjadi di SPBU Jalan Gajahmada, Kaliwates. Stok di lokasi tersebut dilaporkan habis sekitar pukul 20.30 WIB. Petugas berulang kali mengumumkan kepada konsumen bahwa Pertalite tidak tersedia, sehingga sebagian pembeli akhirnya beralih ke Pertamax.
Sementara itu, situasi berbeda terlihat di SPBU Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Pada pukul 21.27 WIB, antrean sepeda motor yang hendak membeli Pertalite memenuhi area SPBU hingga meluber ke Jalan Ahmad Yani. Ekor antrean bahkan hampir mencapai pertigaan Jalan Gatot Subroto.
Khofifah Sebut Stok Relatif Aman
Di tengah laporan kesulitan mendapatkan BBM tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan persediaan BBM di wilayahnya relatif aman hingga akhir Oktober 2026.
Pernyataan itu disampaikan setelah Khofifah memantau antrean kendaraan di SPBU Ciliwung, Kota Malang, Sabtu malam (17/10/2026).
Menurut Khofifah, informasi dari Pertamina Patra Niaga menunjukkan persediaan BBM di Jawa Timur masih mencukupi. Pasokan tambahan juga mulai masuk seiring kedatangan kapal pengangkut BBM impor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal pengangkut berikutnya dijadwalkan tiba pada 25 Oktober 2026.
“Kita ini sebetulnya sudah dua kali rapat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, dari mulai antrean panjang di Jember, kemudian Bondowoso, kemudian Malang. Kalau data dari stok di Pertamina sebetulnya stoknya relatif aman,” kata Khofifah.
Meski demikian, Khofifah mengakui ketersediaan BBM di terminal belum otomatis menjamin kebutuhan konsumen terpenuhi di setiap SPBU. Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga mengevaluasi penyaluran BBM agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Khofifah menyebut Jawa Timur memiliki sejumlah terminal BBM yang menjadi bagian dari rantai pasokan, antara lain di Malang, Jember, Banyuwangi, Madiun, Tuban, dan Surabaya.
Ia meminta penyaluran dari terminal menuju SPBU dilakukan berdasarkan data kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, persediaan yang tersedia dapat didistribusikan secara proporsional dan tidak menumpuk di satu titik ketika SPBU lain justru mengalami kekosongan.
“Pada posisi seperti ini, berdasarkan data dari Pertamina Patra Niaga, saya mohon dari titik di lapangan itu bisa mendistribusikan secara sesuai proporsi dari masing-masing SPBU. Kebutuhan itu sudah ada data di Pertamina,” ujarnya.
Khofifah juga mengungkapkan adanya informasi bahwa pasokan ke sejumlah SPBU di Malang bahkan telah melampaui kuota yang tercatat. Kondisi itu, menurut dia, perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab antrean yang masih terjadi.
“Kalau misalnya ada antrean panjang, apakah pada proses distribusinya yang harus dilihat kembali, saya rasa kita semua akan terus berbenah,” kata dia.
Selain mengevaluasi distribusi, Khofifah meminta kebutuhan BBM tambahan di daerah dengan aktivitas tinggi dikomunikasikan bersama Pertamina. Ia mencontohkan Malang sebagai kota wisata sekaligus kota pendidikan yang kebutuhan BBM-nya berpotensi meningkat pada waktu tertentu.
Khofifah juga mengingatkan potensi penyalahgunaan BBM melalui pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar, kemudian bahan bakarnya disedot dan dijual kembali di pinggir jalan. Praktik semacam itu, menurutnya, berpotensi mengganggu distribusi yang seharusnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia meminta pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan kepolisian, sekaligus mengimbau masyarakat menghindari pembelian berlebihan.
“Jadi mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang bisa memberikan pemenuhan kebutuhan sesuai proporsinya. Hindari panic buying apalagi yang kemungkinan ada indikasi membeli dengan tangki yang lebih besar, kemudian nanti disedot atau dijual di jalan,” kata dia.
Kondisi di Jember dan Lumajang memperlihatkan bahwa persoalan BBM bukan hanya menyangkut jumlah persediaan secara keseluruhan, tetapi juga kelancaran penyaluran hingga ke SPBU. Bagi masyarakat yang harus mengantre berjam-jam atau kehilangan kesempatan bekerja karena kehabisan bahan bakar, ukuran kecukupan pasokan pada akhirnya ditentukan oleh ketersediaan BBM saat dibutuhkan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
