JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah upaya pemerintah memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), absennya nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam daftar peserta rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto justru memantik kritik politik.
Politikus PDI Perjuangan, Jhon Sitorus, mempertanyakan posisi Raja Juli dalam agenda strategis pemerintah. Ia menyoroti tidak tercantumnya nama Menteri Kehutanan tersebut dalam daftar peserta rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Melalui unggahan di akun X pribadinya yang dikutip Sabtu (17/10/2026), Jhon mempertanyakan apakah Raja Juli kembali tidak dilibatkan dalam pembahasan penting di lingkungan Istana.
“Raja Juli Tidak Dilibatkan (Lagi)?” tulis Jhon.
Menurut Jhon, Menteri Kehutanan semestinya memegang peran penting dalam penanganan karhutla. Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan dinilai perlu memiliki informasi terperinci mengenai wilayah yang terbakar, lahan yang masih bisa diselamatkan, hingga perkebunan sawit yang belum terdampak kebakaran.
Jhon juga menduga ketidaktercantuman nama Raja Juli dalam rapat tersebut bukan kejadian pertama. Ia mengeklaim Menteri Kehutanan itu beberapa kali tidak dilibatkan dalam agenda Presiden, termasuk pelantikan, pertemuan terbatas, dan pembahasan kebijakan strategis.
Kritik Jhon kemudian mengarah pada posisi Raja Juli di kabinet. Ia membandingkan situasi yang dihadapi Menteri Kehutanan itu di lingkungan pemerintahan dengan kritik yang diterimanya di DPR, termasuk desakan agar dirinya mundur dari jabatan.
“Kalau dalam tongkrongan, Raja Juli seperti orang yang ‘dianggap nggak penting’. Ada atau nggak ada, peranannya sama saja. Kalaupun ada, biasanya pendapatnya nggak dianggap, cuma bertugas menambah suara ‘hahahaha’, sekalipun jokes kawan-kawannya nggak lucu,” tulisnya.
Jhon menilai kondisi tersebut membuat posisi Raja Juli serba sulit. Menurut dia, jabatan Menteri Kehutanan seharusnya memiliki bobot strategis dalam pemerintahan, terutama ketika persoalan kebakaran hutan dan lahan masih membutuhkan penanganan serius.
“Dilema betul jadi Raja Juli. Di kabinet nggak dianggap, di DPR disuruh mundur. Sama sekali nggak ada wibawa sebagai menteri. Padahal, Menteri Kehutanan adalah salah satu posisi strategis di republik ini,” tambahnya.
Ia juga menyindir penggunaan nama “Raja” pada tanda pengenal di rompi yang kerap dikenakan Raja Juli saat melakukan kunjungan lapangan. Jhon menilai sebutan tersebut berbanding terbalik dengan posisinya yang, menurut sindirannya, tidak diperhitungkan di kabinet.
Lebih jauh, Jhon mendesak Raja Juli mundur dari jabatannya jika merasa masih memiliki kehormatan sebagai pejabat publik. Desakan itu dikaitkannya dengan persoalan karhutla yang disebutnya telah berlangsung selama tiga bulan dan belum sepenuhnya tertangani.
“Mundur akan menjadikanmu terhormat, bukan pengemis kehormatan dan pengakuan. Apalagi status sebagai sekjen partai politik, rasa-rasanya memalukan sekali ada sekjen yang nggak tahu malu dan tidak punya rasa hormat,” tandasnya.
Penanganan Karhutla Masih Berlangsung
Di sisi lain, pemerintah masih mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai persoalan tersebut secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Rapat itu diikuti Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Pangdam dan Kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menjelaskan, pembahasan rapat mencakup perkembangan kebakaran dan langkah-langkah penanganan di daerah terdampak.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman. Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian utama pemerintah.
Operasi pemadaman di darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Tingkat keberhasilan pemadaman disebut rata-rata mencapai lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
Pemerintah juga mengandalkan operasi udara melalui pengeboman air atau water bombing untuk mempercepat pemadaman di sejumlah lokasi.
Sementara itu, perkembangan penanganan karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Upaya pemadaman turut didukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan. Langkah tersebut dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Teddy menyampaikan, Presiden meminta seluruh upaya penanganan terus diperkuat agar kebakaran segera dipadamkan dan tidak meluas ke wilayah lain.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Teddy. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
