SRAGEN- Sejumlah fraksi di DPRD Sragen menyoroti dan mempertanyakan komitmen pemerintahan Yuni-Dedy dalam membangun infrastruktur utamanya jalan rusak. Pasalnya hingga akhir tahun kedua kepemimpinan di 2017, jumlah total panjang jalan di Sragen yang rusak masih mencapai 367,85 kilometer.
Sorotan itu mencuat dalam sidang paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan agenda pemandangan umum fraksi yang digelar di DPRD Sragen, Kamis (29/3/2018). Dari enam fraksi yang ada, tercatat ada tiga fraksi yang menyoroti soal infrastruktur.
Pertama adalah Fraksi Golkar. Melalui pemandangan umum yang dibacakan juru bicara FPG, Muh Harris Effendi, fraksi ini menyoroti konsistensi janji pemerintahan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut fraksi ini, dalam RPJMD telah disampaikan bahwa prioritas 2 tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur yang ditagretkan selesai, menyeluruh dan berkualitas.
“Tetapi sampai akhir tahun 2017, masih ada 367,85 kilometer jalan yang rusak. Mohon penjelasan dan apakah anggaran infrastruktur di APBD 2018 mampu untuk mengkover hal itu mengingat itu sudah menjadi janji akan tuntas 2 tahun pertama?” papar Harris.
Tidak hanya itu, fraksi ini juga menanyakan penjelasan atas tidak terbayarnya kekurangan pembangunan Jembatan Barong-Kemukus padahal sudah dianggarkan dan pekerjaan sudah diselesaikan. Lantas, sorotan berikutnya soal pembangunan Jembatan Musuk, Sambirejo yang kembali gagal dilaksanakan dengan alasan pergerakan tanah.
FPG menanyakan apakah sebelumnya tidak ada studi kelayakan dan survey. Termasuk Jembatan Bejingan, Masaran juga dipertanyakan perencanaan awalnya sampai tidak jadi dikerjakan padahal sudah bertahun-tahun rusak dan sudah terlanjur dijanjikan ke warga.
Senada, Fraksi Persatuan Amanat Demokrat (FADP) juga menyoroti kondisi jalan rusak di tahun 2017 lebih dari setengah jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Sragen. FADP yang diketuai Purwanto (PAN) berharap ke depan perlu adanya perhatian khusus terhadap besarnya anggaran infrastruktur dan realisasi pemanfaatannya dengan tetap mengedepankan asas efektif dan efisien.
“Infrastruktur yang baik sangatlah menunjang bagi pertumbuhan pembangunan bidang lainnya. Dan dalam tahun 2017, masyarakat Sragen kurang begitu menikmati adanya pembangunan infrastruktur yang memadai. Mohon tanggapannya!” begitu pernyataan fraksi yang dibacakan di depan paripurna,
Sementara, fraksi terakhir yang menyoroti infrastruktur adalah FPKB. Melalui juru bicaranya, Muslim, fraksi ini menyoroti ambrolnyatalut jalan Mondokan-Pare dan Kecamatan Sumberlawang yang baru dibangun. Padahal dua talut itu merupakan bagian proyek peningkatan jalan senilai Rp 5,346 miliar di 2017.
Sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni PDIP, PKS, dan Gerindra memilih aman dengan lebih banyak menyampaikan saran dan apresiasi atas beberapa pencapaian. Paripurna berikutnya dijadwalkan membacakan jawaban bupati atas pemandangan fraksi-fraksi. Wardoyo
