SEMARANG-Kodam IV/Diponegoro berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Serta peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan TNI AD.
Komitmen dituangkan dalam bentuk penandatangan piagam pencanangan Zona Integritas dan Pakta Integritas oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Kanwil Ditjen PBN Sulaimansyah, dan Kepala KPPN Semarang 2 Jumiarsih. Penandatanganan disaksikan oleh tim beserta anggota Tim BPK RI dan para pejabat Kodam IV/Diponegoro serta perwakilan instansi terkait di Aula Makodam IV/Diponegoro, Senin (19/11/2018).
Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja di jajaran Kodam IV/Diponegoro.
Pangdam menerangkan dengan penandatangan ini, maka kita harus memahami, menghayati, dan melaksanakan program tersebut guna mendukung program pemerintah demi mewujudkan Indonesia Hebat dan Maju menuju masyarakat yang sejahtera.
“Kodam IV/Diponegoro yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat turut mendukung program pemerintah kita mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas korupsi. Ini bukan sekedar seremoni dan terlihat di masyarakat melalui media tetapi kami benar-benar ingin mendukung pencanangan sesuai target yang sudah ditetapkan pemerintah. Agar kita betul-betul terbebas dari korupsi”, ungkap Pangdam.
Pangdam menambahkan, kita sangat tahu bahwa yang merusak dan menghambat tercapainya tujuan nasional adalah salah satunya faktor korupsi ini. Sehingga Angkatan Darat turut memberantas korupsi dimulai dari para pejabat. Pangdam juga mengajak kepada para Kepala Satuan Kerja, untuk bisa menjalankan perintah ini dengan sebaik-baiknya.
“Mari kita tanamkan mulai dari diri kita apa yang telah menjadi target agar bisa tercapai”, tegas dia.
Kepala Kanwil Ditjen PBN Jateng mengapresiasi Kodam IV/Diponegoro dengan penandatanganan Piagam Zona Integritas Reformasi dan Birokrasi. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran lebih tertata khususnya dalam menunjang tugas dan fungsi TNI.
Dijelaskan Sulaimansyah, untuk mencapai keberhasilan pencanangan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi, maka harus ada dukungan dari berbagai pihak dan tindak lanjut dari integritas masing masing. Aris Arianto
