SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen menyatakan sudah menyanggupi permintaan warga untuk perbaikan pengelolaan sampah dan limbah tinja di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggan Gesi.
Selain itu, permintaan kompensasi memang baru sekali diberikan dalam bentuk sembako kepada 300 warga sekitar TPA.
Hal itu disampaikan Kepala DLH Kabupaten Sragen, Samsuri, Selasa (27/7/2021). Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , ia mengatakan memang ada beberapa perwakilan Ketua RT di Tanggan yang menghadap DLH untuk menyampaikan aspirasi.
Menurutnya beberapa permintaan sudah dan akan disanggupi dalam tahun ini. Samsuri mengatakan untuk perbaikan pengelolaan limbah tinja, nantinya akan dilakukan revitalisasi dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Instalasi itu ditargetkan bisa dibangun tahun ini dengan anggaran perubahan. Namun soal anggarannya, saat ini masih dalam pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bupati.
“Kemarin dari teman-teman RT sudah ke LH dan sudah kita sanggupi untuk tahun ini di APBD Perubahan. Nantinya kita lakukan revitalisasi dengan IPLT terus nanti juga ada pembangunan talud saluran tinja, kita buatkan sumur sama mesin penyedot lumpur tinja. Sudah kita usulkan ke Bupati dan TAPD,” paparnya.
Samsuri menguraikan pembangunan IPLT dan revitalisasi memang sangat mendesak. Pasalnya kondisi TPA Tanggan memang sudah overload dan perlu perbaikan.
Soal estimasi anggaran, ia belum bisa menyampaikan. Yang jelas, menurutnya usulan sudah diajukan ke TAPD dan Bupati.
Lebih lanjut, Samsuri menyampaikan secara bertahap Pemkab melalui DLH akan mengupayakan untuk memenuhi aspirasi warga.
Termasuk soal kompensasi, juga sudah diberikan dalam bentuk paket sembako meski baru satu kali. Terkait tuntutan warga agar ada kompensasi perbaikan gizi setiap bulan, nantinya akan dikaji lebih lanjut.
“Kemarin sudah kita berikan sembako 300 orang. Ke depan akan kita pikirkan lagi dan nanti kita akan coba setiap tahun nanti adakan program terus. Setiap tahun akan kita alokasikan ke sana. Kemarin juga sudah setiap tahun kita perjuangkan terus. Untuk kompensasi nanti kita jadwalkan rutinitas tapi nanti kita petakan dulu,” terangnya.
Terkait tuntutan pemenuhan fasilitas kesehatan, Samsuri menyebut sebenarnya di balai desa sudah ada Polindes.
Kendati begitu, untuk tuntutan agar ada poliklinik gratis bagi warga sekitar TPA, menurutnya perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan dinas kesehatan.
“Nanti sambil menunggu perkembangan,” tandasnya.
Sebelumnya, ratusan warga di 5 RT sekitar TPA Tanggan mendesak Pemkab Sragen untuk segera menutup operasional TPA. Sebab saat ini kondisinya sudah overload.
Buruknya pengelolaan sampah yang kian menggunung dan pembuangan limbah tinja ke saluran warga tanpa penanganan, makin memperparah dampak bau dan pencemaran lingkungan.
Sementara tuntutan perbaikan pengelolaan sampah maupun tinja serta kompensasi yang disuarakan warga selama bertahun-tahun, dinilai selalu diabaikan.
“Kami sudah jenuh. Sejak 2018 berjuang agar ada perbaikan pengelolaan tapi tidak pernah ada perhatian. Sudah 30 tahun warga hanya merasakan dampak buruk tanpa pernah mendapat manfaat. Makanya kalau memang tidak bisa memenuhi perbaikan pengelolaan dan kompensasi, lebih baik TPA ditutup saja,” ujar Ketua RT 2, Sutiman, mewakili warga dan Ketua RT lainnya. Wardoyo
