JAKARTA– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kode atau sandi yang digunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati (IS) untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan sebagai suap ke Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.
Inna menggunakan kode “arisan” untuk menyebut uang yang dikumpulkan dari puskesmas se-kabupaten Jombang. Uang ini diketahui akhirnya digunakan untuk menyuap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko (NSW).
“Dalam komunikasi-komunikasi digunakan kode “arisan” untuk pengumpulan uang tersebut di level kadis ke bawah,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat, Senin (5/2/2018).
Menurut Febri, hal ini diduga untuk menyamarkan pelacakan dari penegak hukum. Saat ini penyidik masih mendalami cara berkomunikasi yang digunakan dalam kasus ini.
“Ada kemungkinan demikian (menyamarkan), atau untuk membangun kesepahaman. Sedang kami dalami,” jelas Febri.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Jombang sekaligus kader Golkar Nyono Suharli Wihandoko (NSW) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
KPK juga telah menetapkan Nyono sebagai tersangka bersama seorang lainnya yakni Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati (IS). Kasus suap ini terjadi untuk mengamankan Inna agar diangkat menjadi Kadinkes definitif.
Keduanya diamankan bersama 5 orang lainnya yakni Kepala Puskesmas Perak sekaligus Bendahara Paguyuban Puskesmas se-Jombang Oisatin (OST), Kepala Paguyuban Puskesmas se-Jombang Didi Rijadi (DR), Ajudan Bupati Jombang Munir (M), serta S dan A.
Untuk Inna sebagai pihak yang diduga memberikan suap, terancam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sedangkan Nyono yang diduga sebagai pihak yang menerima suap, terancam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tribunnews
