KARANGANYAR- DPRD Karanganyar memberikan 16 masukan RKPD tahun 2019 kepada Pemkab setempat.. Dari 16 masukan itu, penerapan E-Billing sistem dan pengelolaan wisata heritagge di Eks PG Colomadu menjadi dua prioritas yang ditekankan.
Hal itu terungkap saat digelar Musrenbang tingkat kabupaten di Gedung Wanita pada Rabu (14/3/2018).
Dalam paparannya, Ketua DPRD Karanganyar Sumanto mengatakan 16 masukan itu diantaranya perihal infrastruktur, pelayanan publik, kualitas ASN, jaminan kesehatan, pertanian, anggaran, perizinan, lelang proyek, dan lain-lain.
Dari belasan masukan itu, Sumanto menggaris bawahi dua masukan, yakni e-billing system dan pengembangan kawasan wisata heritage PG Colomadu. Dia menantang organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja keras menjawab tantangan.
“Saya optimistis e-billing system kalau dipakai pengelolaan pajak lain bisa menggenjot PAD [pendapatan asli daerah]. 1-2 tahun ke depan pasti naik,” paparnya.
Sumanto juga menyoroti peran pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar menata Colomadu. Dia optimistis revitalisasi PG Colomadu mampu menarik minat wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Dengan catatan pemerintah fokus membangun Colomadu. Akses ditingkatkan, potensi sekitar digarap, itu bisa memberikan pemasukan untuk pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno, menanggapi saran Ketua DPRD tentang e-billing system untuk meningkatkan PAD. Sumarno melihat potensi pajak dari hotel dan restoran di sekitar kawasan objek wisata di lereng Gunung Lawu.
“Itu [e-billing system] bisa juga untuk menggarap pajak hotel dan restoran. Proyeksi RKPD 2019 untuk PAD itu Rp 331,9 miliar. Tahun 2018 targetnya Rp 317 miliar,” tutur dia.
Sementara itu, Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo, menyampaikan dengan lantang bahwa musrenbang RKPD tahun 2019 jangan hanya sebatas seremoni. Dia berharap musrenbang menjadi sarana menentukan skala prioritas pembangunan wilayah.
Anggoro, sapaan akrabnya, secara tidak langsung sepakat dengan 16 usulan DPRD pada musrenbang RKPD tahun 2019.
“Skala prioritas apa yang lebih penting. Destinasi ditingkatkan tanpa meninggalkan lingkungan. Pembangunan Pasar Palur, Papahan, dan Jungke tolong didampingi. Mumpung ada perwakilan provinsi, didampingi dengan bantuan keuangan. Jangan malu minta sama bapaknya [provinsi],” pungkasnya. Wardoyo
