JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Siap Untuk Tidak Populer, Cagub Sudirman Said Akan Hapus Kartu Tani. Ini Alasannya..

Sriyanto Saputro. Foto/Wardoyo
Sriyanto Saputro. JSNews/Wardoyo

SRAGEN – Pasangan Cagub-Cawagub Jateng yang diusung Gerindra dan koalisinya,  Sudirman Said-Ida Fauziyah menegaskan akan menghapus program kartu tani yang digulirkan pemeritahan saat ini jika terpilih dalam Pilgub Jateng 2018 ini. Paslon itu pun siap untuk tidak populer namun menjanjikan program lebih baik sebagai pengganti kartu tani untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi kalangan petani.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Paslon Sudirman-Ida,  Sriyanto Saputro, Kamis (1/3/2018). Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Sekjen DPD Gerindra Jateng itu menegaskan salah satu kebijakan yang akan dilakukan jika memenagi Pilgub oleh Paslon Sudirman-Ida adalah menghapus kartu tani. Banyaknya keluhan dari petani terkait kartu tani dan tiadanya manfaat yang dirasakan karena pupuk terus berkurang,  adalah alasan yang mendasari penghapusan kartu tani itu.

“Kami sering ke lapangan, banyak petani mengeluhkan kartu tani padahal pupuknya berkurang dan sulit ketika dibutuhkan. Makanya kalau nanti terpilih, salah satu program Pak Sudirman Said dalam 22 janji kerja itu adalah menghapus kartu tani, ” paparnya.

Sebagai gantinya,  menurut Sriyanto nanti akan digulirkan program tani mandiri. Program itu akan diimplementasikan dengan memperjuangkan betul tambahan alokasi pupuk untuk petani sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,  bukan berdasarkan kuota yang faktanya terus dikurangi.

Menurutnya,  selama ini jeritan petani di Jateng adalah minimnya kuota pupuk bersubsidi dan sulitnya ketika dibutuhkan.  Dari hasil analisa dan aspirasi di lapangan,  ia menilai program kartu tani hanya menang di cashing tapi sejatinya nihil manfaat.

“Mungkin menghapus kartu tani itu akan tidak populer.  Tapi kami lebih baik memberikan riil nyata yang dibutuhkan petani. Kita enggak butuh pencitraan. Buat apa petani gagah-gagahan duwe kartu apik kayak kartu kredit tapi kopong nggak ada isinya. Lebih baik diganti program yang riil,  ketersediaan pupuk dicukupi dan harga murah. Nggak sulit kok wong database petani ada,  tinggal hitung kebutuhan berdasarkan RDKK dan diperjuangkan ke pusat. Itulah sejatinya yang dibutuhkan petani, ” tukasnya.

Baca Juga :  Buntut Modul PPKN SMP di Sragen Disusupi Soal Diduga Berbau Ajaran Komunisme, Ini 6 Poin Tuntutan dari Aliansi Masyarakat Sragen Anti Komunisme kepada Pemkab!

Anggota DPRD Jateng dari Dapil Sragen-Karanganyar-Wonogiri itu menjelaskan selain ketersediaan pupuk,  program yang akan diprioritaskan bagi pertanian dan nelayan oleh Paslonnya adalah permodalan serta pasca panen.

Sebab dua aspek itu yang selama ini juga menyumbang kendala bagi petani.

“Jangan sampai ketika panen harga malah anjlok ra ono sing mikir.  Karena perlu diketahui bahwa saat ini tren nilai tukar petani di Jateng terus menurun. Saya tidak hafal angkanya tapi tren yang terjadi seperti itu. Itu akibat kurangnya keberpihakan pada anggaran pertanian,  pupuk dan jaminan pasca panen. Sehingga penghasilan petani akhirnya nggak seimbang dengan biaya produksi, ” tukasnya.

Kalangan pelaku sektor pertanian di Sragen juga mengakui jika kondisi pertanian saat ini juga masih sulit.  Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sragen, Suratno belum lama ini menyampaikan analisanya bahwa dari tahun ke tahun, kondisi petani di daerah, termasuk Sragen, semakin berat.

Hal ini tak lepas dari beberapa kebijakan dari pemerintah seperti pemangkasan kuota pupuk bersubsidi yang terus merosot dari tahun ke tahun.

Dengan jatah SP 36 hanya 50 kg/hektare atau 12 kg/patok, petani semakin kesulitan. Jika bertahan dengan jatah yang ada, pertumbuhan dan produksi tanaman semakin turun, sementara untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal, biaya produksi semakin mahal.

Baca Juga :  Sudah Penjarakan 4 Orang, Bantuan Alsintan di Sragen Kini Diwanti-wanti Tanpa Pungutan Apapun. Ada 52 Kelompok Penerima, Bupati Yuni: Kalau Mau Sodaqoh, Sodaqohlah ke Warga Tidak Mampu!

Ia mencontohkan seperti di wilayah Gondang, saat ini hasil panen satu hektare hanya Rp 18 juta, tak cukup untuk menutup biaya produksi yang makin tinggi karena sebagian pupuknya harus beli non subsidi.

Derita itu diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah dalam membantu penanganan pascapanen. Menurutnya seperti pada musim panen raya saat ini, banyak petani menangis karena gabahnya tak laku dijual sedangkan Bulog juga tak kunjung terjun membeli gabah petani.

Mewakili petani, Suratno juga menyesalkan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan bantuan alat pertanian, bibit atau benih ketimbang mengupayakan penyediaan pupuk yang memadai.

“Kalau mau jujur, saat ini hampir semua petani itu lebih penting pupuk tercukupi sesuai kebutuhan, daripada dibantu alsintan yang kadang bermasalah, atau bibit yang kadang datangnya juga telat. Makanya kalau boleh bilang Pemprov dan pusat sudah nggak ada keberpihakan ke petani sama sekali,” katanya.

Soal kartu tani yang dirintis Gubernur untuk mencegah kebocoran, menurutnya program itu secara tujuan bagus. Akan tetapi, secara manfaat tidak banyak membantu petani lantaran faktanya jatah pupuk subsidi terus dikurangi. Justru yang ada, banyak keluhan di lapangan mulai dari petani yang enggan ribet, petani juga tetap menyetor uang tebusan dan lain sebagainya.

“Padahal petani itu jalukane nggak angel-angel . Butuhnya pupuk tercukupi seperti dulu harganya terjangkau, panenan bisa terjual, nggak ada impor,  itu saja sudah senang,” tukasnya. Wardoyo