JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Tenaga Kerja Asing Marak, Begini Tanggapan 2 Calon Bupati Karanganyar!

Aksi damai peringatan Hari Buruh di Karanganyar menuntut kenaikan kesejahteraan, Selasa (1/5/2018). Foto/Wardoyo
Aksi damai peringatan Hari Buruh di Karanganyar menuntut kenaikan kesejahteraan, Selasa (1/5/2018). Foto/Wardoyo

KARANGANYAR- Isu terkait dengan maraknya tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, mendapat tanggapan dari dua calon bupati Karanganyar, Juliytamono dan Rohadi Widodo.

Kepada wartawan, calon bupati Karanganyar yang diusung PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PAN dan PPP tersebut, mengatakan, perusahaan harus  memprioritaskan masyarakat Karanganyar untuk direkrut sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan di Karanganyar.

Meski demikian, menurut Juliyatmono, ada perkecualian jika perusahaan menempatkan TKA dalam posisi strategis semisal akuntan atau manajer perusahaan.

Baca Juga :  Data Hasil Monitoring DPRD Jateng, 2 Bulan Terakhir Tunjukkan Masyarakat Sudah Abai Terhadap Protokol Kesehatan

“Untuk posisi seperti manajer, akuntan, itu  hak perusahaan. Kalau tenag kerja biasa, harus memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal,” kata Juliyatmono, Senin (30/04/2018) malam.

Sementara itu, calon bupati yang diusung PKS dan Gerindra, Rohadi Widodo, ketika dihubungi melalui telepon selularnya, mengatakan, reguasi yang mengatur terkait TKA tersebut harus ditegakkan.

Menurut Rohadi, jangan sampai, banyaknya TKA di satu perusahaan, menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Rohadi juga melihat, jika memang ada TKA, hanya sebatas tenaga ahli.

“ Regulasi terkait TKA ini memang harus ditegakkan, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial,” ujarnya.

Baca Juga :  Kabar Buruk, Dihantam Covid-19, Penerimaan APBD Karanganyar Tahun Depan Anjlok Rp 110 Miliar!

Disisi lain, TKA ini juga menjadi sorotan Konfedarasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Pengurus Perda KSPI Jawa Tengah, Eko Supriyanto, mengatakan pihaknya pernah mendapati masalah terkait TKA ini terjadi di beberapa daerah di Jawa Tengah, di antaranya Cilacap dan Semarang pada 2015 silam. Terhadap temuan itu, Eko mengatakan, KSPI  sudah berkomunikasi dengan pihak Imigrasi.

“Beberapa temuan kita, pekerja yang datang menggunakan visa wisata,” ungkapnya. Wardoyo