JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Polemik Perbup 29/2018, Mas Bro Dukung Larangan Bantuan BKK DPRD Untuk Seragam Karang Taruna

Budiono Rahmadi "Mas Bro". JSNews/Yok
Budiono Rahmadi. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Di tengah gejolak dan protes kalangan karang taruna, Pokmas dan DPRD tentang Perbup 29/2018 yang melarang bantuan keuangan khusus (BKK) DPRD, Ketua DPC Demokrat Sragen,  Budiono Rahmadi melontarkan pernyataan mengejutkan. Mas Bro,  begitu sapaan akrabnya, justru mendukung kebijakan bupati yang melarang DPRD menyalurkan bantuan BKK dalam bentuk seragam, alat musik,  grabah dan Sarpras ke karang taruna maupun kelompok masyarakat.

“Kalau saya mendukung Perbup itu. Menurut saya akan kurang efektif kalau BKK DPRD itu diberikan dalam bentuk seragam untuk karang taruna,  alat musik,  grabah atau taplak. Kalau ditanya tentu masyarakat tetap seneng kalau dibantu, tapi itu kesannya hanya seketika menerima itu tok senengnya, ” paparnya saat berbuka puasa dengan kader-kadernya di Duyungan, Sidoharjo,  Selasa (5/6/2018).

Baca Juga :  Puting Beliung Mengamuk di Tanon, 3 Rumah dan Sekolah Rusak, 4 Ruas Jalan Macet Tertutup Pohon

Menurutnya, BKK DPRD akan lebih berkesan jika diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal itu akan membuat masyarakat atau Pokmas penerima lebih merasa diperjuangkan dan kemanfaatannya berkesinambungan.

“Soal bantuan tugu harus ada ornamen gading, mungkin itu biar ada keseragaman, ” katanya.

Hanya saja,  ia menilai kesalahan Perbup itu adalah muncul ketika anggaran sudah dialokasikan, daftar kelompok penerima sudah masuk dan bantuan sudah tinggal dicairkan. Hal itulah yang akhirnya memicu kontra dari DPRD dan kelompok masyarakat maupun karang taruna penerima.

Baca Juga :  Meriahkan HUT Gugus PAUD Mawar, Ratusan Siswa PAUD dan TK Sambungmacan Ikuti Lomba Senam Ceria dan Mewarnai

“Saya juga tahu karena dana sudah terlanjur disetujui dan by name sudah masuk,  tiba-tiba dipenggel pasti DPRD juga klengkengan. Tapi DPRD saya rasa juga sudah banyak. Gajinya juga sudah naik, lalu fasilitas kunjungan kerja juga sudah banyak, ” tukasnya.

Sebelumnya kalangan DPRD dan hampir semua fraksi mempertanyakan kebijakan Perbup yang dinilai mengebiri hak DPRD dan merugikan masyarakat calon penerima bantuan.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com