loading...
Triawati

SOLO– Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Solo menggandeng salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dari Provinsi DKI Jakarta, Food Station untuk pengendalian inflasi. Seperti diketahui, pengendalian inflasi di Kota Solo masih menjadi perkerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Menurut Wakil Ketua TPID Solo, Bandoe Widiarto, pertumbuhan ekonomi tidak akan banyak berarti jika laju inflasi masih tetap tinggi. Maka dari itu TPID Solo menggandeng Food Station sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi.

“Memang pada periode Mei kemarin laju inflasi kita cukup rendah, karena berada diangka 0,04 persen. Namun saat lebaran atau Juni, angka inflasi melonjak diangka 0,85 persen. Kendati angka inflasi selama periode Lebaran itu dianggap masih cukup rendah jika dibanding periode sama tahun sebelumnya, namun dikatakannya TPID dan stakeholder terkait perlu melakukan evaluasi. Hal itu agar kedepan, laju inflasi bisa dapat dikendalikan,” ujarnya kepada Wartawam, Selasa (10/7/2018).

Baca Juga :  Jurug Solo Zoo Terus Berbenah Menuju Lembaga Konservasi Tipe A, Butuh Dana Rp 427,5 miliar

Bandoe menambahkan, bahwa 10 komoditas utama penyumbang laju inflasi selama Lebaran itu berasal dari berbagai komponen.

“Tidak hanya dari administered price tapi juga volatile food. Karena itu sebagai penyikapannya, untuk komponen penyumbang laju inflasi yang berasal dari administered price, pihaknya akan menyampaikan kepada forum rapat koordinasi nasional TPID. Sedangkan kelompok volatile food akan segera ditindaklanjuti melalui peningkatan koordinasi dengan para distributor terkait,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pembacaan Vonis Terhadap Iwan Andranacus Digelar 29 Januari Mendatang

Selain itu, untuk melakukan pengendalian laju inflasi tersebut pihaknya juga menggandeng food station. Harapannya, dengan keberhasilan strateginya menekan laju inflasi di Jakarta dapat diadopsi di daerah, tak terkecuali Solo.

“Memang tidak mudah dan perlu persiapan yang panjang. Karena berkaitan dengan modal dan sistem yang akan dikembangkan. Namun demikian, kita optimis setiap daerah dapat mengadopsi sistem yang diterapkan itu. Alasannya karena saat ini setiap daerah memiliki BUMD,” tukasnya. Triawati PP


Loading...