Kota Layak Anak Untuk Sragen Jadi Sorotan. Iklan Rokok Besar Terpampang di Samping Alun-alun dan Dekat Sekolah 

SRAGEN- Wacana pemberian predikat Kota Layak Anak untuk Sragen yang dijadwalkan diserahkan Senin (23/7/2018) menuai sorotan dari kalangan aktivis. Selain tingginya kasus kekerasan pada anak, kemunculan baliho besar berisi iklan rokok di kawasan Sragen Kota dan dekat sekolah, dinilai menjadi blunder yang mencoreng komitmen sebuah kota layak anak.

Baliho yang belakangan menuai protes itu terpasang di perempatan sebelah timur palang Alun-alun Sragen. Baliho bergambar iklan rokok Jazy Bold berukuran besar itu berdiri di jalan veteran dan tak jauh dari lokasi SD.

“Pertama, iklan rokok di kawasan kota itu telah melanggar komitmen Pemkab yang sudah memiliki Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mestinya tidak ada iklan rokok di jalur kota. Kedua, iklan rokok itu juga menodai komitmen untuk meraih predikat kota layak anak. Apalagi lokasinya dekat dengan sekolah dan terlihat jelas, ” papar Divisi Hukum dan HAM, LSM Formas Sragen, Sri Wahono, Minggu (22/7/2018).

Menurutnya keberadaan baliho iklan rokok raksasa itu juga patut dipertanyakan. Mestinya sebagai daerah yang sudah memproklamirkan dan punya Perda KTR, Pemkab bisa konsisten dan tak hanya memburu pendapatan namun menabrak aturan sendiri.

“Kami minta diusut itu ijin pemasangan iklannya dan kami minta dicopot saja. Kalau dibiarkan berarti Pemkab tidak konsisten dan memang enggak layak jadi kota layak anak, ” tukasnya.

Senada, Koordinator Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS), Sugiarsi juga menyayangkan keberadaan iklan baliho rokok besar di dekat Alun-alun Sragen itu. Ia berharap Pemkab bisa segera menurunkan baliho itu lantaran lokasinya di wilayah kota dan dekat dengan sekolah.

“Ya harus dicopot. Kalau mau jadi kota layak anak, mestinya segala aspek harus ditaati. Masa ada baliho rokok besar di kota dan dekat sekolah, ” tukasnya.

Dikonfirmasi, Kepala DPPKB P3A Sragen, Djoko Sugeng mengaku tidak mengetahui keberadaan baliho iklan rokok di dekat Alun-alun itu. Menurutnya, baliho itu di luar kewenangan dinasnya.