loading...
Loading...
Ilustrasi

JAKARTA –  Tindak kejahatan memang patut diberantas dan pelakunya wajib dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Namun, kalau pelaku kejahatan dibunuh, bahkan oleh aparat keamanan sekalipun, hal itu akan menjadi masalah.

Karena itulah, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut investigasi praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan terhadap praktek tembak mati ke pelaku begal dan jambret. Hal itu menyusul adanya 11 orang yang diduga pelaku kejahatan jalanan tewas ditembak polisi.

“Kami menuntut lembaga terkait melakukan investigasi,” kata peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sustira Dirga saat jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018, soal tembak mati.

Baca Juga :  Guru Honorer Ini Terancam Hukuman Mati Karena Bawa Sabu 1 Kg

Beberapa organisasi masyarakat sipil seperti lCJR, LBH Jakarta, Amnesty Indonesia, Kontras, LBH Masyarakat, Perkumpulan Korban Napza Indonesia dan lmparsial menentang extra judicial killing yang telah dilakukan polisi kepada orang yang disangka terlibat kejahatan jalanan.

Berdasarkan catatan mereka dari rentang 3-12 Juli 2018 Polda Metro telah menembak 52 orang yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya tewas ditembak di bagian dadanya. “Kami melihat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi kejahatan,” ujarnya.

Baca Juga :  Jokowi - Bamsoet Ketemu, Airlangga Hartarto Enggan Komentar

Tindakan extra-judicial killing dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum hak asasi manusia internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan lnternasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratiflkasi melalui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005.

Baca Juga :  Jadi Kontroversi, Rizieq Tak Pernah Minta Dijadikan Syarat Rekonsiliasi

Extra judicial killing, kata dia, merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Apalagi, hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya. “Kami menentang keras tindakan tembak mati tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, koalisi masyarakat meminta Komisi Nasional HAM dan ombudsman turun tangan untuk melakukan investigasi 11 orang yang tewas ditembak mati polisi. “Harus ada investigas meski polisi telah menyatakan telah sesuai prosedur,” ujarnya.

www.tempo.co

Iklan
Loading...