JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Menpan RB: PNS Koruptor Akan Dipecat

ilustrasi/tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa dari 2.674 ASN yang terjerat kasus korupsi dan berstatus sebagai terpidana, hanya 317 orang saja yang dipecat. Selebihnya masih tetap berstatus sebagai ASN aktif dan menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah.

Dengan demikian, negara merugi karena harus terus menggaji para pelaku korupsi yang tengah menjalani masa hukuman. ASN yang terjerat karus korupsi itu tersebar di berbagai daerah.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menyatakan pemerintah akan memecat aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Rapat koordinasi mengenai pemecatan itu akan digelar Senin (10/9/2018) mendatang dengan melibatkan BKN dan Kementerian Dalam Negeri. “Nanti akan kami putuskan dengan tegas,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Kamis, (6/9/2018).

Baca Juga :  Pangandaran Diguncang Gempa M 4,6 Selasa Dini Hari

Sekretaris Menteri PAN-RB, Dwi Wahyu Atmaji, menyatakan lembaganya juga akan membuat surat edaran yang ditujukan pada pejabat pembina kepegawaian (PPK). Isi surat tersebut adalah instruksi pelaksanaan pemecatan secepatnya terhadap ASN yang terbukti melakukan korupsi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. “Mereka harus berhati-hati juga dan proaktif menegakkan aturan ini,” kata Dwi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan lembaganya telah mengirimkan surat kepada BKN yang juga diteruskan kepada setiap PPK tentang penghentian pemberian gaji dan tunjangan terhadap ASN berstatus terpidana korupsi. “Masih dihitung (kerugian negara karena memberikan gaji dan tunjangan pada koruptor),” kata Agus.

Baca Juga :  Pusat Studi FH UI Sebut, Penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja Ugal-ugalan dan Jorok

Sejumlah daerah sudah mulai melakukan pemecatan. Seperti di Bangka Belitung, sebanyak 22 ASN telah dipecat. “Jika masih keberatan silakan mereka tempuh upaya hukum lain,” kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Yan Weganandi. Menurut dia, prosesnya sempat mengalami kendala karena tak semua salinan putusan pengadilan dikirim ke pemerintah provinsi.

www.tempo.co