loading...


ilustrasi/tempo.co

JAKARTA –  Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, termasuk di kalangan pejabat dan aparat pegawai negeri sipil (PNS).

Pemerintah tak main-main mengenai masalah ini. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang  menegaskan bakal memecat 2.150 PNS yang terlibat korupsi.

Hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Baca Juga :  Wawan Suami Wali Kota Airin Sering Ngamar di Hotel Dengan Artis, Segini Uang Suap untuk Kalapas

“Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor. Tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan,” kata Tjahjo di Malang, Senin (10/9/2018).

Sesuai Undang-Undang, katanya, mereka layak diberhentikan dan dicabut hak normatifnya.

 

“Saat ini masih dipilah,” katanya.

Mendagri dan Menpan, katanya, telah membahas secara detail, termasuk semua data telah dipegang. Untuk itu, akan dikeluarkan surat bersama Mendagri dan Menpan agar memiliki dan memenuhi kepastian hukum.

Baca Juga :  Heboh Video Siswi SMA Mojang Karawang Ternyata Ada 2. Direkam di Hotel, Pemeran Prianya Terdeteksi Berstatus Mahasiswa 

“Mereka bersalah, dan memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

 

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, namun mayoritas masih berstatus PNS aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat.

“Sebanyak 2.357 di antaranya masih PNS aktif,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

www.tempo.co

Loading...