Alhamdulillah. 459 PNS Wonogiri Naik Pangkat

WONOGIRI–Sebanyak 459 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerima SK kenaikan pangkat reguler tahap II, Rabu (31/10/2018).

Kenaikan pangkat ini diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para abdi negara agar bekerja secara profesional, dalam rangka meningkatan prestasi kerja untuk mengabdi.

“Kenaikan pangkat ini ada 721 ASN, dimana tahap 1 telah diserahterimakan 250 SK dan hari ini ada 459 ASN yang menerima SK kenaikan pangkat. Yaitu 6 orang golongan I, 51 orang gologan II, 266 orang golongan III, dan 136 orang golongan IV. Adapun masih ada 12 orang yang masih dalam proses di BKN,” ungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wonogiri, Lakso Haryoto.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengungkapkan apresiasi kepada para ASN yang naik pangkat. Bupati menegaskan bahwa menjadi ASN merupakan profesi yang menjadi mimpi masyarakat. Terbukti saat penerimaan CPNS Kabupaten Wonogiri, dari kuota 430 kursi, pendaftarnya mencapai ribuan.

“Artinya apa? Saat PNS menjadi salah satu profesi favorit, ada sistem PNS dituntut menjadi superpower. Profesi ini punya tanggungjawab yang berat, karena saat ini dihadapkan pada masyarakat yang sangat kritis. Konsekuensi logisnya, mau tidak mau dituntut PNS bisa menjawab tantangan jaman,” kata Bupati.

Saat menasbihkan diri mengabdi menjadi PNS di Wonogiri, imbuh Bupati, para abdi negara ini akan dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Permasalahan sosial, kemasyarakatan, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, infrastruktur, dan lainnya menjadi bagian dari birokrasi yang ada.

“Selama ini saya masih menemukan beberapa ASN, tapi masih keluar dari komitmen kinerja sebagai ASN. Yang saya temukan, ada ASN yang jam 7 pagi harus sudah mengemban amanahnya, tapi malah ditinggalkan. Tolonglah tanggungjawabnya sebagai ASN untuk ditingkatkan. Terutama dalam hal kedisiplinan,” tandas dia.

Hal yang menarik, lanjut Bupati, Kemenpan RB dalam waktu lalu mengontrol kedisiplinan waktu ASN dengan berbasis IT. Kemenpan mendorong instansi pemerintah menggunakan infrastruktur berbasis teknologi. Aris Arianto