JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Ribuan GTT PTT Wonogiri Mogok Mengajar Serentak

Ajakan mogok mengajar GTT/PTT Wonogiri yang menyebar di media sosial.
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Ajakan mogok mengajar GTT/PTT Wonogiri yang menyebar di media sosial.

WONOGIRI–Kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Wonogiri bakal menggelar aksi mogok mengajar selama tiga pekan.

Aksi mogok mengajar dimulai Senin (8/10/2018) dan berakhir Rabu (31/10/2018). Aksi mogok massal secara serentak sebelumnya menyebar di media sosial.

Informasi yang dihimpun JOGLOSEMARNEWS.COM , mogok atau disebut sebagai cuti bersama merupakan bagian dari cuti mengajar/bekerja 8-31 Oktober 2018 honorer sekolah negeri seluruh Indonesia. Pada sejumlah ajakan di media sosial, tertulis, ‘Pemintaan maaf kami kepada orang tua siswa, masyarakat umum, kami tidak mengajar selama 21 hari karena sudah separuh usia kami curahkan untuk negara, tapi hingga saat ini negara tidak mengakui kebereadaan kami. Kami hanya sebagai budak modern-nya pemerintah. Maafkanlah kami, doa dari masyarakat dan warga negara untuk berempati atas keberadaan kami, dan bisa memahami kami selama ini. Hormat kami Guru Honorer/Tenaga Honorer.

Baca Juga :  Diduga Korban Pembunuhan Mayat Tinggal Kerangka di Giriharjo Puhpelem Wonogiri, Korban Sempat Menjual Sepeda Motor Honda Beat

Petinggi GTT Kabupaten Wonogiri, Tri Asmoro, menyebutkan, aksi mogok massal akan dilakukan oleh semua GTT dan PTT di semua sekolah negeri. Jumlah GTT dan PTT di Kabupaten Wonogiri sekitar enam ribu orang.

Menurut para GTT dan PTT, pelayanan pendidikan selama ini dapat terselenggara karena peran para GTT dan PTT yang berstatus honorer. Keberadaan para GTT dan PTT mendominasi jumlah guru dan tenaga kependidikan di semua sekolah negeri.

Baca Juga :  Ngeri Petani Wajib Hati-hati, Jumlah Kasus Leptospirosis di Wonogiri Mencapai Angka 22 dan Sudah Ada yang Meninggal. Jangan Garap Sawah Dulu Kalau Punya Luka

Namun, pemerintah tidak mau memahami peran mereka yang telah diberikan secara totalitas tersebut. Lantaran itu mereka menuntut secara bertahap dapat diangkat jadi ASN/PNS berdasarkan lama pengabdian, hingga tuntas seluruhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Siswanto, mengimbau agar rencana mogok ditangguhkan. Alasannya agar pelayanan pendidikan tidak terganggu.
Terkait tuntutan pengangkatan jadi ASN/PNS, hal itu menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Jika sampai mogok, kami akan mengoptimalkan pendidik PNS secara maksimal. Juga melakukan penggabungan siswa karena terbatasnya guru,” sebut dia. Aris Arianto