JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kewenangan Dianggap Dikebiri, Forum Kades se- Sragen Desak Revisi Perbup Perangkat Desa. Minta Dilibatkan Penilaian

Sejumlah kades terlihat tertidur kecapekan tanpa alas di lantai Hotel Surya Sukowati Sragen menunggu penyerahan hasil uji kompetensi calon perangkat desa dari tim UNS yang molor berjam-jam dari jadwal, Rabu (11/4/2018). Foto/istimewa
Sejumlah kades terlihat tertidur kecapekan tanpa alas di lantai Hotel Surya Sukowati Sragen menunggu penyerahan hasil uji kompetensi calon perangkat desa dari tim UNS yang molor berjam-jam dari jadwal, Rabu (11/4/2018). Foto/istimewa

SRAGEN- Kalangan kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) mendesak Pemkab melalui bupati untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) tentang Perangkat Desa. Sebab Perbup yang ada saat ini dinilai telah menghilangkan kewenangan Kades terutama dalam hal pengisian, penjaringan maupun mutasi.

Desakan itu sudah disepakati dan diwujudkan dalam usulan revisi. Bahkan draft hasil revisi dari para Kades dikabarkan sudah diajukan ke bupati.

Ketua FKKD Sragen, Sutrisna mengatakan draff revisi Perbup Perdes memang sudah diajukan ke bupati. Menurutnya ada beberapa poin dan pasal yang diusulkan untuk dikaji ulang serta diganti.

Baca Juga :  Sosok H Marno, Produsen Benih Padi Sukses Asal Sidoharjo Sragen (Bag 2). Terobsesi Angkat Derajat Petani

Revisi dipandang perlu mengingat dari pandangan Kades, ada beberapa poin di  Perbup yang dinilai telah menghilangkan kewenangan Kades.

“Intinya kami perwakilan dari Kades-kades sudah sepakat Perbup harus direvisi. Ada beberapa poin yang kita usulkan direvisi. Salah satunya soal penilaian kandidat Perdes. Kami minta ada perubahan persentase nilai srkitar 70 persen dan sudah dirinci disitu. Saya enggak hafal rinciannya. Yang jelas Kades dilibatkan dalam penilaian,” paparnya Minggu (18/11/2018).

Baca Juga :  Bikin Merinding, Saat Terapung di Lautan, Tangan Jenazah Aipda Joko Disebut Melambai seperti Meminta Tolong!

Penilaian yang dianggap mendesak direvisi adalah soal PDLT atau prestasi dedikasi. Menurutnya dalam Perbup saat ini, Kades sama sekali tak dilibatkan karena penilaian penuh ada di panitia seleksi (Pansel) desa.

“Minimal nanti Kades dilibatkan. Meskipun yang menilai tim atau panitia, harus dikonsultasikan dulu ke Kades. Karena yang mengerti kinerja dan keseharian itu kan Kades,” urainya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com