loading...
Ilustrasi uang

SRAGEN- Sebanyak 12 kelurahan di Kabupaten Sragen bakal mendapat kucuran dana kelurahan dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati kemarin.

Ia menyatakan total anggaran dana kelurahan untuk Sragen mencapai Rp 4 miliar untuk 12 kelurahan yang ada di Sragen. Anggaran sejumlah itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Anggaran sejumlah itu sudah diplotkan dalam APBD Kabupaten Sragen 2019. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat akan segera mengucurkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun dari APBN ke seluruh kelurahan di Indonesia pada awal 2019,” paparnya kepada wartawan.

Kepastian dikucurkannya anggaran kelurahan bagi 8.212 kelurahan termasuk untuk 12 kelurahan di Sragen telah diterima pemkab. Ditanya soal pemanfaatan anggaran tersebut bupati yang akrab disapa Yuni itu memastikan, tetap digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  Terus Meroket, Jumlah ODP Corona Sragen Tambah 10 Orang, Jumlah PP Naik 511 Orang Jadi 2.216. Kesadaran Karantina Rendah, Bupati Sampai Ingatkan Nek Nggak Bisa Bakdo, Nggak Bisa Sungkem Wong Tuwo Lho!

Pemanfaatan ini bukan tanpa alasan.  Bupati menyebut infrastruktur di kelurahan kini sudah tertinggal jauh dengan Desa. Mengingat semenjak digelontorkanya dana desa 2015 lalu desa memiliki anggaran yang tidak sedikit untuk perbaikan infrastruktur. Menurut bupati anggaran Rp 4 miliar itu juga belum memadai untuk perbaikan infrastruktur kelurahan.

“Kita dapat Rp 4 miliar. Kalau pemanfaatanya tetap untuk infrastruktur,” tandas Bupati.

Sementara itu Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Sragen Tugiyono menjelaskan, pembagian dana kelurahan itu tetap dibagi rata.

Baca Juga :  Pemudik Mulai Tiba, 1.177 Warga Sragen Diminta Lakukan Karantina Mandiri Selama 14 Hari. Jumlah ODP Corona 50 Orang, Pasien Diisolasi 4 Orang

“Artinya Rp 4 miliar untuk 12 kelurahan sehingga masing masing menerima Rp 300 juta,” katanya.

Ia mengatakan mekanisme pembagian berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah memang belum diterapkan, karena akan menimbulkan kecemburuan. Wardoyo