loading...


ilustrasi/tempo.co

PADANG – Indonesia dinilai kekurangan modal untuk mengejar ketertinggalan dalam era industri 4.0. Hal itu salah satunya ditunjukkan dengan masih minimnya jumlah insinyur di negeri ini.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga. Dia  menilai, jumlah insinyur di Indonesia masih sangat minim dibanding negara lain di dunia.

“Data saat ini, jumlah insinyur di Indonesia hanya 3.000 orang per satu juta penduduk. Jumlah itu masih kalah dari Malaysia, Thailand dan Vietnam,” katanya di Padang, Rabu (5/12/2018).

Malaysia memiliki perbandingan 3.300 orang insinyur per satu juta penduduk. Thailand lebih tinggi dengan 4.000 insinyur per satu juta penduduk.

Baca Juga :  Ingat Pilpres 2014 Silam, La Nyalla Ngaku Dirinya yang Dulu Sebar Isu Jokowi PKI

Jumlah insinyur di Vietnam juga jauh lebih banyak dari Indonesia yaitu sekitar 9.000 orang per satu juta penduduk.

“Kurangnya jumlah insinyur tersebut bisa menjadi persoalan dalam pembangunan di Indonesia, karena itu perlu segera didorong agar bisa ditingkatkan,” katanya.

Peningkatan secara kuantitas itu harus pula diikuti dengan kualitas. Salah satunya dengan cara pelatihan sehingga daya saing insinyur Indonesia diakui secara nasional dan internasional.

Dengan demikian, insinyur asing tidak bisa masuk semena-mena ke Indonesia selama tenaga teknis masih tersedia di dalam negeri.

Baca Juga :  Tali Jembatan Kayu Tua Putus, 4 Orang dan 2 Motor Jatuh ke Laut

Ia menilai Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan “gap” antara kebutuhan dan pasokan sumber daya manusia itu.

Karena itulah Danis yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perkotaan PII merasa terpanggil untuk mengabdikan diri menjadi Wakil Ketua PII.

“Saya berharap pengalaman saya di bidang PU selama 30 tahun, bisa membantu meningkatkan jumlah dan kualitas insinyur Indonesia untuk kemajuan bangsa ke depan,” katanya.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) akan menggelar kongres ke-XXI di Padang, Sumbar pada 6-7 Desember 2018 mendatang. Dalam kongres itu, akan dipilih wakil ketua yang nantinya akan menggantikan posisi ketua umum.

Baca Juga :  Ironis, Jakarta Tak Masuk 10 Besar Kota Toleran di Indonesia. Berikut Daftar Top 10 Kota Paling Toleran di Indonesia!

www.tempo.co

Loading...