JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Internasional

Pernikahan Mewah Bakal Dilarang di Ibukota, Ternyata Ini Masalahnya

   
Tempo.co

JAKARTA – Warga Ibukota  India bakal tak lagi bebas menyelenggarakan pesta pernikahan mewah dalam waktu dekat.

Pasalnya, pemerintah setempat kini sedang mempertimbangkan aturan yang akan membatasi tamu undangan dan hidangan agar orang-orang berpikir ulang untuk menggelar pernikahan mewah.

Aturan yang sedang dipertimbangkan mengharuskan pembatasan jumlah tamu pernikahan untuk memeriksa penyalahgunaan properti, makanan, dan air, selain itu aturan juga memastikan pernikahan tidak menyebabkan kemacetan di ibu kota, sebagaimana dilaporkan  Sputniknews, Rabu ( 12/12/2018).

Pemerintah kota New Delhi diminta oleh Mahkamah Agung India untuk melihat kemungkinan mengeluarkan pembatasan tamu pernikahan untuk menghindari masalah bagi masyarakat umum dan otoritas sipil.

Pengadilan Tinggi India yang terdiri dari Hakim Madan B. Lokur, Hakim Deepak Gupta dan Hakim Hemant Gupta mengamati bahwa pihak berwenang yang peduli dengan isu-isu pemerintahan di New Delhi harus didahulukan untuk kepentingan publik daripada kepentingan komersial dan keuangan dari pemilik Motels and Farm Houses dan organisasi serupa lainnya.

“Ini adalah masalah umum bahwa ketersediaan air minum dan  makanan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati oleh siapa pun. Pengadilan meminta pemerintah jika berpikir bahwa uang adalah segalanya. Komentar itu berkaitan dengan vulgarnya kemewahan dalam pernikahan India,” kata Kapil Maheshwari, pengacara di Mahkamah Agung India.

Selama persidangan, pemerintah New Delhi memberitahu pengadilan bahwa beberapa alternatif sedang dibahas dan win-win solution juga sedang dipertimbangkan sehingga ketersediaan makanan dalam fungsi dan jumlah tamu terbatas dan kualitas makanan terjamin.

Baru-baru ini konglomerat India, Mukesh Ambani, menikahkan putrinya dalam sebuah acara pernikahan mewah yang memancing kritik tajam dari berbagai kalangan.

Sebaliknya, badan-badan perdagangan di India prihatin mengenai rencaba pemerintah tersebut, karena dinilai bisa  mematikan usaha kecil.

“Karyawan bergaji kecil dan harian tergantung pada industri pernikahan dan setiap langkah pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan industri juga,” ujar Pravin Khandelwal, pemimpin Federasi Pedagang Seluruh India.

www.tempo.co

  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com