JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Skandal Seks Guncang BPJS, Pejabat BPJS Ini Resmi Mundur

Ilustrasi
Ilustrasi/tempo.co

JAKARTA– Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual pejabat BPJS Ketenagakerjaan  terhadap asisten ahlinya terus bergulir. Ujungnya, pejabat tersebut, Syafri Adnan Baharuddin (59), resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Syafri dituduh melakukan pelecehan seksual hingga memperkosa asisten ahlinya.

“Saya menyatakan mundur, agar saya dapat fokus dalam upaya menegakkan keadilan melalui jalur hukum,” kata Syafri dalam konferensi pers di Hotel Hermitage, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

Syafri membantah jika ia mundur karena merasa takut pada kasus yang dialaminya. “Saya paling anti kebohongan, 40 tahun sudah saya mengabdi ke negara, ngapain saya melakukan hal kecil seperti ini,” kata dia.

Kasus ini sebelumnya terkuak setelah asisten ahli Syafri menyampaikan insiden pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang dialaminya dalam konferensi pers di kantor konsultan politik Saiful Mujani Research and Consulting, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Baca Juga :  Beberapa Elemen Masyarakat Dukung Penundaan Pilkada Serentak 2020

Asisten ahli Syafri tersebut mengaku dilecehkan selama empat kali dari April 2016 hingga November 2018. Kejadian itu, kata dia, dialaminya baik di dalam kantor maupun di luar saat perjalanan dinas.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Ivansyah Utoh Banja mengatakan bahwa Syafri sebelumnya juga telah dinonaktifkan sebagai Ketua Komite Audit Anggaran dan Aktuaria Dewan Pengawas.

“Demi menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari tujuh orang anggota. Dua dari unsur pemerintah, dua dari unsur pekerja, dua dari pemberi kerja, dan satu dari tokoh masyarakat. Syafri sebagai anggota dan Guntur Witjaksono sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah dua orang perwakilan dari unsur pemerintah.

Baca Juga :  Setahun Pangkas Hukuman 20 Koruptor, ICW Desak Ketua MA Evaluasi Hakim

Syafri dan enam anggota lainnya dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Februari 2016 di Istana Negara. Selain sebagai anggota, dia juga tercatat menjabat sebagai Komite Audit Anggaran dan Aktuaria di Dewan Pengawas. Tapi lantaran terlibat dalam kasus dugaan pelecehan ini, maka Syafri maupun asisten ahlinya telah diberhentikan sementara dari jabatannya di BPJS Ketenagakerjaan.

www.tempo.co