JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Dana Desa di Karanganyar Diduga Tak Sesuai Aturan. Tim Pendamping Desa Ungkap Banyak Oknum Kades Bagi Roto Jelang Pilkades 

Ilustrasi Dana Desa
Ilustrasi Dana Desa

KARANGANYAR -Tim pendamping desa untuk Dana Desa (DD) membeberkan belum idealnya pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintah desa. Dana Desa yang seharusnya dikelola sesuai prioritas dan proporsional, sebagian terindikasi disalurkan ‘bagi roto’ dan untuk kepentingan oknum kades petahana.

“Kami menemukan kades dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan bagito atau bagi roto. Asal semua dusun dapat anggaran pembangunan. Belum sesuai skala prioritas,” kata Ketua Tim Pendamping Desa di Karanganyar, Puji Harjono dalam rapat koordinasi di rumah dinas bupati, Senin (28/1/2019).

Baca Juga :  Saat Bupati Karanganyar Terjun Punguti Sampah di Sungai Siwaluh di Hari Clean Up Day. Ini Pesan yang Disampaikan!

Ia mengeluhkan masih terdapat kades, khususnya calon petahana Pilkades, menganggap Dana Desa potensial dijadikan modal meraih simpati massa. Wujudnya berupa membangun sarana prasarana fisik di masa kepemimpinannya. Padahal, ada porsi Dana Desa yang harusnya disalurkan ke pemberdayaan masyarakat.

“Sarpras dinilai paling mudah dilihat, sehingga penduduk desa mengingat bahwa itu jasa sang kades. Akan menguntungkan saat dia nyalon lagi. Kades itu jabatan politis,” katanya.

Temuan para petugas pendamping desa disampaikan di hadapan Bupati Juliyatmono dan jajarannya. Mereka meminta Pemkab menindaklanjuti, karena petugas pendamping tak memiliki kewenangan mengintervensi. Menurutnya, perlu diubah mindset Dana Desa untuk modal nyalon kades petahana.

Baca Juga :  Debut Baru Mengesankan, Kesebelasan Persika Karanganyar Sukses Beri Kemenangan Perdana Usai Libas PS Demak 2-0

Di forum yang menghadirkan pendamping desa dari 17 kecamatan ini juga mengemuka minimnya dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pemerintahan desa, terkait pengadaan sarana IT untuk mempromosikan produk unggulan.

Kemudian, pentingnya regulasi daerah dalam mendukung aturan di perundangan desa. Kebutuhan regulasi ini mutlak dipenuhi saat membentuk BUMDes. Wardoyo