JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Dilaporkan ke Kejaksaan Soal Proyek Rp 2,5 M, Bupati Sragen: Saya Tidak Akan Menghindar Sedikit Pun! 

Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto/Wardoyo
Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengaku siap mengikuti proses hukum terkait aduan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan aturan dalam pembangunan Jembatan Gambiran, Sine tahun 2018. Ia menyampaikan hal itu menanggapi langkah Lembaga Lingkar Studi Sukowati (LS2) yang melaporkannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen bersama Kepala DPU PR, Marija.

Kepada wartawan, Bupati Yuni mengatakan dirinya siap mengikuti proses hukum. Apabila nanti dimintai keterangan oleh Kejari pun, dirinya siap memberikan sesuai tanggungjawabnya sebagai bupati.

“Semua data, administrasi dan dokumen yang diperlukan akan saya berikan.  Masyarakat yang update dan mengikuti semua proses dan prosedurnya,” paparnya didampingi Wabup Dedy Endriyatno.

Lebih lanjut, Yuni menyampaikan proses pembangunan Jembatan Gambiran, menurutnya sudah dilaksanakan prosedural. Karenanya ia siap mengikuti semua prosedur.

“Seperti yang sudah saya sampaikan, saya siap dan semua data dokumen yang dibutuhkan akan saya diberikan. Saya tidak akan menghindar sedikit pun akan tanggungjawab saya sebagai bupati,” tukasnya.

Baca Juga :  Vonis Korupsi Rp 2 Miliar RSUD Sragen, Eks Dirut RSUD Sragen, PPK dan Pengusaha Rahadian Wahyu Dijatuhi Hukuman 6 Tahun Penjara. Lebih Berat 4 Kali Lipat dari Tuntutan Jaksa

Sementara, Wabup menambahkan proses pembangunan Jembatan Gambiran senilai Rp 2,5 miliar itu sudah sesuai prosedur. Menurutnya semua mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi juga melibatkan tim TP4D.

Sebelumnya, LS2 melaporkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Marija ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Rabu (23/1/2019). Mereka dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang atas pengerjaan proyek pembangunan Jembatan Gambiran, Sine, Sragen tahun 2018.

Laporan dilakukan oleh Lembaga Lingkar Studi Sukowati (LS2) Sragen bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Laporan dan penyerahan barang bukti dilakukan langsung oleh Koordinator LS2 Sragen, Ikhwanushoffa bersama Muhammad Amir Anshori dari LBH Muhammadiyah Sragen.

Baca Juga :  Gara-gara Virus Bernama Corona, TMMD Sengkuyung di Desa Terpinggir Sragen Terpaksa Digelar Tanpa Upacara. Tapi Dandim Pastikan Proyek Jalan Cor Blok Sepanjang 947 Meter Tetap Dilaksanakan 30 Hari!

“Berkas laporan sudah diterima di Sekretariatan Kejari. Tadi kami juga diterima berkonsultasi dengan Kasie Pidana Khusus terkait laporan tersebut,” papar Ikhwanushoffa, seusai dari Kejari, kepada wartawan Rabu (23/1/2019).

Ikhwan menguraikan laporan dilakukan lantaran hasil kajian yang dilakukan mendapati adanya dugaan pelanggaran aturan yang berpotensi merugikan keuangan negara dari proyek jembatan beranggaran Rp 2,5 miliar itu.

Ia menyebut setidaknya ada empat poin pelanggaran UU dan Peraturan Pemerintah dari proyek itu. Yakni penetapan status darurat, penunjukan langsung terhadap pelaksana proyek, mekanisme penganggaran yang mendahului anggaran dan pelaksanaan serta pengerjaan proyek yang dianggap cacat prosedur serta hukum.

“Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan penganggaran sedangkan Kepala DPU PR adalah kuasa pengguna anggaran dalam proyek itu,” jelasnya. Wardoyo