JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Diperiksa Polres, Dirut Pabrik Garmen DJP Tegaskan IMB Sudah Ada, Tapi Amdal Dalam Proses! 

Penampakan PT DJP Garmindo di Pilangsari, Ngrampal. Foto/Wardoyo
Penampakan PT DJP Garmindo di Pilangsari, Ngrampal. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Direktur Utama (Dirut) pabrik garmen PT Delapan Jaya Perkasa Garmindo (DJP) Pilangsari, Ngrampal,  Sragen, Alan Hendra Saputra Koeshendro akhirnya buka suara soal misteri perizinan pabriknya yang belakangan menjadi sorotan.

Ia menyampaikan usaha garmennya itu sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) per Oktober 2017. Namun soal izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), diakui saat ini masih dalam proses.

“Bukan kami tidak punya izin. IMB sudah ada. Kemudian soal Amdal dan UKP-UPL ini masih dalam proses. Kemarin mandek di konsultan. Tapi dari DPMPTSP sudah minta semua dokumennya. Saya kira ini hanya soal administarsi saja,” papar Alan kepada wartawan seusai diperiksa di Polres Sragen, Senin (14/1/2019).

Alan diperiksa oleh penyidik Reskrim Polres Sragen menyusul mencuatnya kasus dugaan pelanggaran IMB, Izin Amdal dan Tata Ruang pabrik garmen miliknya. Dirut muda usia itu mengaku diperiksa sejak siang hingga sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Namun, ia mengatakan pemeriksaan berjalan sangat nyantai dan pertanyaan penyidik sangat normatif. Ia juga menegaskan kepada penyidik bahwa dirinya merasa tak melanggar aturan yang dituduhkan.

Ia menuturkan usaha garmennya itu didirikan sejak 2017 di atas tanah seluas 2.352 meter persegi di Pilangsari. Saat itu, dirinya memercayakan pengurusan IMB kepada pihak ketiga atau biro jasa atas nama Karman yang sebelumnya juga sukses membantu pengurusan IMB dan perizinan lain untuk usaha garmen serupa miliknya di Cantel, Sragen.

Menurut Alan, usaha yang dijalankan di Pilangsari secara prinsip sama dengan di Cantel yakni rumah jasa atau perdagangan jasa. Meski berkaryawan sekitar 500an, ia menolak usahanya disebut pabrik.

Baca Juga :  Kampanye Pilkada Sragen, Cabup Yuni Siapkan Konsep Lomba Virtual dan Akan Pilih Cara Santun. "Langsam, Tenang, 9 Desember Menang!"

“Memang dulu pas awal itu masih kecil, kemudian tambah besar. Tapi usahanya tetap sama, nggak ada yang beda dengan di Cantel. Jadi kalau dituduh melanggar IMB atau Tata Ruang, yang dilanggar yang mana,” urainya.

Alan menjelaskan berdasarkan IMB yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), IMB yang diterbitkan memang untuk rumah usaha. Sesuai Tata Ruang, menurutnya lokasi usahanya di Pilangsari juga untuk perdagangan jasa dan ada beberapa item untuk industri konveksi.

“Sesuai Tata Ruang, yang kami tahu di semua wilayah di Sragen itu boleh ada untuk konveksi. Dulu IMB kami diterbitkan pas ada program percepatan pelayanan perizinan dari DPMPTSP. Dan dulu waktu membuat video percontohan layanan perizinan itu, yang dipakai lokasi pabrik kami. Operasional kami sudah sepengetahuan DPMPTSP,” tukasnya.

Alan menjelaskan bangunan pabriknya di Pilangsari itu baru selesai dibangun akhir 2018. Ia menampik pandangan usahanya itu dimasukkan kategori pabrik. Sebab dari 500an karyawan yang dipekerjakan, 99 persen adalah buruh kontrak yang bekerja dengan upah harian namun dibayarkan setiap bulan.

“Karyawan tetapnya hanya sekitar 19 orang. Kalau hanya karena pekerjanya ratusan yang jadi patokan untuk mengkategorikan sebagai pabrik, bagaimana juga dengan rumah sakit. Mereka kan juga karyawannya ratusan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Dirut kelahiran Solo itu membeber bahwa lokasi usahanya memang berbentuk PT dan berkaryawan 500an. Akan tetapi operasionalnya sebagai rumah usaha dan bukan pabrik.

Menurutnya kalau pabrik itu memproduksi bahan baku menjadi barang jadi.

Baca Juga :  Peduli di Tengah Pandemi, PT DJP Sragen Gandeng Lions Club Solo Gelar Donor Darah dan Sumbang 500 Hazmat ke Puskesmas. Dirut PT DJP: Covid-19 Tidak Akan Berlalu Kalau Kita Hanya Diam Saja! 

Sedangkan di tempatnya, bahan baku dikirim dari klien dan perusahaannya hanya menyediakan jasa saja.

“Operasional kita hanya jasa potong, jasa jahit dan jasa paking. Yang dibayar klien ke perusahaan kami ya hanya jasa upah itu. Bahan baku semuanya disediakan dari klien semua, kita hanya disuruh ngolah saja. Kota enggak memproduksi atau jual produk. Murni hanya jual jasa,” katanya.

Perihal izin Amdal, Alan menyebut masih dalam proses dan dokumen masih ada di konsultan. Izin itu menggantung karena menunggu dari DPU PR.

Soal limbah, ia mengklaim usahanya tak menghasilkan limbah yang dikhawatirkan atau merugikan lingkungan. Semua limbah yang ada justru bisa dimanfaatkan.

“Limbah kita padat dan ada nilainya semua. Sisa potongan kain atau perca, sisa benang, sama plumpung. Semua itu bisa dijual dan nggak ada limbah yang mencemari lingkungan. Jadi kami merasa nggak ada masalah. Limbah cair, kami nggaknada karena operasionalnya nggak pakai air,” tukasnya.

Alan menandaskan meski saat ini sedang ada proses pemeriksaan di Polres, hal itu tak memengaruhi operasional usahanya. Justru sebaliknya, selama ini ia menilai sudah banyak membantu program pemerintah karena mayoritas yang direkrut bekerja adalah ibu-ibu dari berbagai wilayah kecamatan di Sragen.

Terpisah, Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan melalui Kasat Reskrim AKP Harna menyampaikan ada beberapa pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait PT DJP. Selain sejumlah pejabat di Dinas terkait, dari pemilik pabrik juga dipanggil.

“Semua dalam rangka untuk kita gali keterangannya dulu. Ini masih kita dalami,” pungkasnya. Wardoyo