JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Dugaan Pelanggaran IMB dan Amdal Pabrik Garmen PT DJP Sragen, Dinas PMPTSP Akui Ada Izin Yang Tak Sesuai 

Pekerja tengah bekerja di salah satu pabrik tekstil. UU Cipta Kerja diharapkan bisa menarik investasi. Foto Ilustrasi. Dok
Ilustrasi aktivitas buruh di pabrik garmen

SRAGEN- Misteri dugaan pelanggaran izin yang dilakukan manajemen pabrik garmen PT DJP di Pilangsari, Ngrampal akhirnya terkuak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sragen mengakui memang ada aspek perizinan di PR DJP yang tidak sesuai.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMPTP Sragen, Yusep Wahyudi, Kamis (3/1/2019). Ia mengatakan pihaknya memang sudah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk usaha garmen PT DJP.

Namun, diakuinya, dari sisi perizinan memang ada izin yang tidak sesuai. Akan tetapi, Yusep tak menjelaskan aspek izin apa yang tidak sesuai itu

“Yang jelas, dari sisi perizinan ada izin yang tidak sesuai. Izinnya belum sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan,” paparnya didampingi Sekdin, Suharti.

Terkait dugaan pelanggaran izin itu, pihaknya sudah melangkah dengan mengecek ke lokasi bersama dengan Satker terkait. Ada Disperkim, DLH, Satpol PP, DPU PR dan beberapa Satker lain yang terlibat dalam pengecekan.

Pengecekan dilakukan untuk mengetahui apakah benar pabrik yang memiliki hampir 400an karyawan itu telah melanggar atau tidak.

“Ada beberapa yang harus ditindaklanjuti. Saat ini tim baru mencari, apa bener to melanggar. Nanti hasil dari tim baru kita laporkan ke pimpinan. Detailnya bagaimana, hasilnya nanti seperti apa, nanti akan kami sampaikan setelah dilaporkan ke pimpinan. Karena prosedurnya seperti itu,” jelasnya.

Perihal belum adanya Izin Lingkungan dan Amdal dari DLH, Yusep enggan berkomentar. Pun dengan lokasi pabrik yang ternyata menyalahi tata ruang karena bukan zona industri, ia juga menyampaikan saat ini tim baru melakukan tindaklanjut masalah itu.

Sementara, Suharti menambahkan sepengetahuannya IMB diterbitkan juga atas dasar dari Satker-satker terkait seperti DLH, DPU PR, dan dinas lainnya.

Ia menyampaikan saat kali pertama mengajukan izin sekira 2017, kondisi pabrik masih dalam bentuk pekarangan.

Oleh pemiliknya, diajukan untuk usaha perdagangan jasa garmen. Ketika dalam perkembangannya, ternyata usaha itu berubah jadi besar dan bahkan berencana ekspansi ekspor, hal itu diluar prediksi awal saat pemberian izin.

“Dulu mereka mengajukan dengan dokumen UKL-UPL masih dalam proses. Kalau soal tata ruang, lokasi pabrik itu masuknya memang zona perdagangan jasa. Karena dulu juga skalanya cuma kecil. Karena aturan Perbup harus mendapat rekomendasi BKPRD itu baru berlaku April 2018,” tandasnya.

Baca Juga :  Kecelakaan Terbaru Sragen, Kesenggol Grandmax, Pengendara Motor Scoopy Asal Karangmalang Luka Parah dan Patah Bahu

Seperti diberitakan, pabrik garmen milik AL itu mendadak menjadi sorotan lantaran diduga melanggar banyak aturan. Tak hanya soal tata ruang, pabrik berinisial DJP itu disebut juga belum mengantongi izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari dinas terkait.

Celakanya, pabrik yang diketahui mempekerjakan ratusan karyawan itu dilaporkan sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak 2017. Meski sejumlah persyaratan masih meragukan, pabrik itu dilaporkan sudah berdiri sejak medio 2017 dan terus melakukan ekspansi secara diam-diam.

Indikasi ketidakberesan itu belakangan mencuat dan kini sudah menjadi sorotan publik Sragen. Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo Purwanto membenarkan dirinya juga sudah menerima aduan perihal keberadaan pabrik garmen berskala besar di Ngrampal yang diduga melanggar aturan perizinan dan tata ruang wilayah tersebut.

Menurutnya, aduan dari masyarakat itu menyampaikan pabrik tersebut belum mengantongi izin Amdal dan tata ruang. Namun pabrik itu dikabarkan justru sudah mengantongi IMB per November 2017 dengan bahasa bangunan tertulis rumah usaha.

“Iya memang ada aduan masuk ke kami soal dugaan pabrik skala besar yang sudah beroperasi padahal izin Amdal, IMB-nya terindikasi bermasalah. Kemudian lokasi pabrik berdiri itu juga tidak masuk zona industri. Ini masih kami pelajari dan nanti akan kami agendakan untuk melakukan pengecekan,” paparnya Kamis (27/12/2018).

Kepala DLH Sragen, Nugroho Eko Prabowo melalui Kabid Perlindungan LH, Ichwan Yulianto menyampaikan sejauh ini, DLH merasa belum pernah menerbitkan surat atau izin perihal Amdal untuk pabrik garmen DJP tersebut.

Menurutnya pemilik pabrik memang pernah datang ke DLH untuk mengajukan izin lingkungan pada 12 Oktober 2017 silam.

Sepengetahuannya, saat itu yang bersangkutan datang dengan membawa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk perizinan usaha industri garmennya. Namun setelah dicek, ternyata salah satu persyaratan yakni surat atau informasi yang menyampaikan lokasi harus sesuai dengan tata ruang dari DPU-PR, belum ada.

“Karena belum ada, kami minta untuk dipenuhi dulu informasi dari Tata Ruang DPU-PR. Karena itu jadi salah satu syarat untuk kami menerbitkan izin lingkungan. Waktu itu kami sarankan dilengkapi dulu informasi tata ruangnya, tapi sampai sekarang nggak pernah kembali lagi. Ya proses izinnya mandeg, karena sampai sekarang nggak datang lagi. Kalau kemudian muncul IMB dan sudah beroperasi itu di luar kewenangan kami,” paparnya kemarin.

Baca Juga :  Ramai-ramai Pilkada Ditunda, Bupati Sragen Tegaskan Penundaan Tanpa Kepastian Bukan Solusi. Sebut Dampak Kondusivitas, Legalitas Pemerintahan Hingga Potensi Polemik Berkepanjangan Perlu Dipikirkan!

Ichwan menguraikan lokasi pabrik itu memang secara tata ruang bukan zona industri. Tapi haya untuk perdagangan jasa dan tak bisa digunakan untuk industri.

Kemudian di sekitarnya juga sudah masuk zona permukiman kota. Ia memastikan hingga kini BLH belum merasa menerbitkan izin lingkungan termasuk melakukan kajian Amdal terkait pabrik itu.

“Sebenarnya beberapa waktu lalu, pernah dilakukan pengecekan ke lokasi bersama Satpol PP termasuk dari kami juga ikut. Tapi kelanjutannya bagaimana, kami belum mengetahui,” terangnya.

Sementara, dari DPU-PR, Kepala Dinas Marija melalui Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang, Leo Agung Widiarto mengatakan sejauh ini, belum ada permohonan Surat Keterangan Peruntukkan Ruang (SKPR) dari pihak pemilik usaha garmen di Pilangsari itu. Jika mengajukan, maka pihaknya akan memberikan karena SKPR itu dimohon oleh siapapun boleh karena sifatnya hanya informasi soal peruntukan ruang saja.

Namun perihal apakah lokasi yang akan dibangun atau didirikan itu diperbolehkan secara tata ruang, hal itu nantinya menjadi kewenangan lintas sektoral dari berbagai dinas yang tergabung dalam Badan Koordinasi Perencana Ruang Daerah (BKPRD).

Leo juga menyampaikan mengacu RTRW, wilayah di Pilangsari yang ditempati usaha garmen itu berdiri, memang secara peruntukkan adalah zona perdagangan jasa. Ia juga menegaskan, pihaknya tidak dalam kapasitas menilai atau menentukan peruntukan, karena biasanya hal itu nantinya akan dibahas dan dilakukan kajian berbagai aspek secara bersama oleh BKPRD.

“Termasuk menentukan jenis usahanya itu apa, kemudian skala usahanya apakah sudah masuk kategori industri, itu nanti ada kajian dari dinas-dinas terkait di BKPRD. Kalau kewenangan kami, misalkan ada yang memohon SKPR akan kami terbitkan sesuai apa adanya. Karena itu dimohon siapapun boleh,” tandasnya. Wardoyo