loading...
Loading...
Kasie Pidsus Agung Riyadi dan Mugiyono

SRAGEN- Kades Saradan, Kecamatan Karangmalang, Anis Tri Waluyo (42) yang ditahan Kejari karena terjerat skandal korupsi suap seleksi perangkat desa (Perdes) 2018, mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan diajukan lewat istrinya dengan berbagai pertimbangan.

Kajari Sragen, Muh Sumartono melalui Kasie Pidsus, Agung Riyadi mengatakan surat permohonan penangguhan diterima setelah proses penahanan, Kamis (10/1/2019). Meski terlambat, surat itu tetap akan dinaikkan ke Kajari.

Menurutnya, surat penangguhan diajukan atas nama istri tersangka. Dalam surat dicantumkan beberapa pertimbangan seperti posisi tersangka yang saat ini menjabat Kades, menjadi tulang punggung keluarga dan beberapa alasan lain.

Baca Juga :  Penerimaan PPDB SMA di Sragen Dibagi 3 Jalur. Kuota Zona 1 Ditetapkan 90 %, Yang Agak Jauh Patokan Jarak Dihitung Dari Kantor Kelurahan 

“Ya terlambat, karena suratnya masuk ketika sudah turun sprint penahanan dari Kajari. Tapi tetap kita ajukan ke pimpinan, apakah nanti dikabulkan atau tidak itu pertimbangan pimpinan,” papar Agung, kemarin.

Ia menyampaikan Kades Saradan akan ditahan selama 20 hari ke depan sampai 29 Januari. Penahanan dilakukan untuk memperlancar proses menuju persidangan.

Baca Juga :  Mafia Sabu Sutar Bernyanyi, Cokot Bandar Berinisial DK Asal Sumberlawang. Satu Jaringan Dengan Anak Pemilik Dealer Kondang? 

Sementara, pengacara yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka, Mugiyono mengatakan dengan sudah dilimpahkan tahap kedua, tugas pendampingannya sudah selesai. Selanjutnya, ketika tersangka membutuhkan pendampingan lagi saat persidangan, baru dirinya akan mendampingi lagi dengan surat kuasa dari tersangja.

“Tadi kami sudah masukkan surat permohonan penangguhan penahanan ke Kajari. Tapi Pak Kajari baru keluar. Pinginnya dari tersangka kalau bisa memang ditangguhkan,” terang Mugiyono.

Baca Juga :  Berikut Daftar 12 Tokoh Sragen Yang Rela Jadi Jaminan Untuk Mantan Bupati Agus. Dari Pimpinan Muhammadiyah Hingga Wakil Ketua DPRD

Perihal sangkaan yang dijeratkan kepada kliennya, Mugiyono menyebut ada tiga pasal yakni pasal 12 huruf e dan f serta pasal 9 UU Tipikor. Dari ketiga pasal itu, ia menyebut tersangka memang mengakui sangkaan satu pasal, yakni menyuruh merubah dokumen nilai dari peserta kepada panitia seleksi Perdes.

“Kalau uangnya yang Rp 80 juta diakui sudah dikembalikan kepada korbannya,” tandasnya. Wardoyo

 

Iklan
Loading...