JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Visi Misi Kedua Capres Dinilai Abaikan Perlindungan Terhadap Pejuang Lingkungan

pilpres
Ilustrasi
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id

JAKARTA – Visi misi kedua Capres dinilai mengabaikan isu mengenai perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup. Penilaian itu dilontarkan oleh Auriga, sebuah lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

“Sejauh ini yang kami lihat, banyak aparat penegak hukum bertindak represif kepada para pejuang lingkungan,” kata Syahrul Fitria, Peneliti Auriga di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (3/2/2019).

Isu mengenai kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan maupun warga yang menolak pembangunan memang bukan hal baru. Sepanjang 2018, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat sebanyak 163 pejuang lingkungan dari 13 provinsi mengalami kriminalisasi karena menolak pembangunan yang mengancam keberlangsungan lingkungan.

Baca Juga :  Ketua Satgas Ekonomi: Pemerintah Tetap Utamakan Kesehatan, Ekonomi di Belakang

Kasus terakhir yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus pelemparan bom molotov terhadap Direktur Walhi Nusa Tenggara Barat Murdani pada 28 Januari 2019. Kendati demikian, kepolisian tak segera melakukan penyelidikan yang serius terhadap kasus ini.

Menurut Syahrul, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama ini terlihat tak serius mengeni isu ini. Kondisi tersebut diperparah dengan tak adanya keseriusan kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus kriminalisasi ini.

Baca Juga :  Mas Menteri Nadiem Makarim Dilaporkan Mahasiswa Unnes ke Komnas HAM

“Penegakan hukum tidak jelas, sejauh apa progressnya, juga tidak diketahui sampai saat ini,” kata dia.

Padahal, Syahrul melanjutkan, undang-undang telah memberikan acuan bahwa penjuang lingkungan tak seharusnya dikriminalisasi. Apalagi ketika mereka tengah menyuarakan mengenai kondisi lingkungan demi keberlanjutan.

Syahrul juga menyebut bahwa tak banyaknya perhatian pada kriminalisasi ini juga disebabkan banyaknya investasi yang dibuka. Namun, hal itu tak dibarengi dengan mendengar keluhan dari masyarakat sebagai obyek terdampak pembangunan yang membahayakan lingkungan.

www.tempo.co