JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

2.500 Lebih Guru Honorer di Sragen Ternyata Berhonor Memprihatinkan di Bawah Rp 500.000. Pemkab Didesak Anggarkan Gaji Honorer Sisa Seleksi PPPK Minimal Setara UMK! 

Sugiyamto. Foto/Wardoyo
Sugiyamto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab diminta lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru honorer yang gagal lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya mereka dinilai layak untuk mendapatkan perhatian kesejahteraan lantaran sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Bahkan, para guru honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun itu dinilai perlu diberikan insentif atau honor setara upah minimum kabupaten (UMK) seperti di beberapa kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan salah satu Caleg PDIP Dapil Sragen 1, Sugiyamto Rabu (13/3/2019). Ia mengaku prihatin dengan masih banyaknya guru honorer di Sragen, yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun masih minim kesejahteraan.

Padahal menurutnya dari segi tugas, mayoritas guru honorer itu biasanya justru punya beban tugas yang lebih berat. Karenanya ia memandang sudah saatnya Pemkab harus memberikan honor yang layak, minimal setara UMK bagi mereka yang mengabdi lama dan tak lolos PPPK.

Baca Juga :  Sudah Terima SK, Tugas Utama 788 Guru PPPK Cari Murid Sebanyak-Banyaknya. Bupati Sragen: Jangan Kalah Sama Swasta!

“Salah satu hal yang akan kami prioritaskan jika nanti diamanahi terpilih adalah memperjuangkan agar para guru honorer yang belum terakomodir menjadi PPPK, agar bisa dianggarkan gaji atau insentif minimal setara UMK dari dana APBD. Paling tidak tahun 2020 bisa terealisasi. Karena honorer utamanya K2 atau mereka yang mengabdi di atas 10 tahun itu layak untuk diperhatikan. Selama ini honor mereka sangat minim, di bawah Rp 500.000, bahkan tak sedikit yang diberi honor sekadarnya. Ini sangat memprihatinkan,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM Rabu (13/3/2019).

Baca Juga :  Hanya 30 Menit, Rumah Warga Pantirejo Ludes Terbakar. Paguyuban Panther Sragen Tergerak Beri Bantuan

Mantan Ketua DPRD Sragen 2014-2015 itu memandang keterbatasan anggaran sebenarnya tak serta merta dijadikan alasan Pemkab untuk mengabaikan kesejahteraan guru honorer. Sebaliknya, ia melihat APBD Sragen mampu untuk menganggarkan gaji setara UMK bagi guru honorer di atas 10 tahun.

Terlebih dari aspek dasar hukum, penganggaran gaji untuk guru honorer itu juga tak menyalahi aturan atau sah-sah saja. Kebijakan itu juga sudah diberlakukan di beberapa kabupaten dan kota, seperti di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar dan beberapa daerah lain di Jateng.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua