JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Amien Rais Serukan People Power, PP Muhammadiyah Imbau dengan Tegas: Gunakan Jalur Hukum

Teras.id
Madu Borneo
Madu Borneo
Madu Borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Politisi senior PAN Amien Rais menyerukan people power bila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Namun Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Ketua Umumnya, Haedar Nashir menegaskan dalam pemilu 2019 ini semua pihak harus menghormati pilihan rakyat.

Masyarakat juga harus menghormati kerja penyelenggara pemilu, KPU, selaku institusi yang berwenang melakukan penghitungan dan pengumuman hasil pemilu.

“Muhammadiyah percaya dengan perangkat perundang-undangan dan mekanisme pemilu yang sudah menjadi koridor bersama dalam kontestasi pemilu,” ujar Haedar dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Kamis (18/4/2019).

Baca Juga :  DPP Partai Gerindra Resmi Minta Maaf Kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju Atas Kasus Edhy Prabowo

Oleh sebab itu, ujar Haedar, jika dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang menjadi masalah atau persengketaan pemilu, Muhammadiyah menilai satu satunya jalur yang harus ditempuh pihak yang merasa dirugikan tak lain jalur hukum dan dijamin konstitusi.

“Kami percaya elite politik, masyarakat, dan kekuatan yang ada di tubuh bangsa ini, termasuk mereka yang berkontestasi tidak akan menggunakan usaha mobilisasi massa atau di luar jalur konstitusi yang dapat mencederai proses demokrasi yang sudah dilalui,” ujarnya.

Baca Juga :  Dianggap Lalai Dalam Mengantisipasi Kerumunan di Petamburan, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala DLH Dicopot oleh Gubernur

Haedar menuturkan Muhammadiyah percaya tak akan ada yang berusaha menggunakan jalur di luar hukum jika tak puas dengan pemilu karena menilai bangsa Indonesia sudah cukup dewasa. Indonesia pun telah menjalani proses pemilu setidaknya 12 kali.

“Sehingga dengan berbagai riak atau pernyataan yang sifatnya politik seperti itu  hanya bagian dinamika saja,” ujarnya.

Muhammadiyah, ujar Haedar, berharap semua komponen bangsa mengawal proses pemilu sampai pengumuman hasilnya berdasar konstitusi yang berlaku.

“Termasuk jika ada masalah juga tetap menggunakan jalur konstitusi,” ujarnya.

www.tempo.co