loading...
Loading...

SOLO (JOGLOSEMARNEWS.COM)-Pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini marak dengan dugaan kecurangan secara masif.  Pelaksanaan pemilu atau Pilpres terbilang paling buruk sepanjang  pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. Selain kecurangan, banyak pula pelaksana Pemilu yang meninggal dunia di berbagai daerah lantaran kelelahan.  Karena itulah harus dilakukan pengusutan dengan membentuk TPF Pemilu.

Demikian benang merah dalam diskusi kepemiluan yang digelar LBH Ummat di Hotel Aziza Pasar Kliwon Solo, Minggu (28/4/2019). Dalam diskusi bertema ”Masa Depan Penegakan Hukum Pasca Pilpres 2019” ini menghadirkan narasumber pengamat hukum dan politik Dr Muhammad Taufiq SH, Purna Irawan SH MH sekjen dan Pembina LBH Pelita Ummat Wahyudi Al Waroky, SH MH.

“Ini Pemilu paling buruk. Pelaksanaannya banyak carut marutnya. Banyak kecurangan, banyak keterlibatan aparat sipil negara, banyak korban jiwa. Harus dievaluasi secara total dengan diusut tuntas. Maka pembentukan TPF Pemilu layak dilaksanakan,” ungkap Muhammad Taufiq.

Baca Juga :  UNS Jadi Tuan Rumah Bimtek Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi

Ditambahkan Taufiq, Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 12  kali sepanjang berdiri. Pemilu digelar sejak Orla tahun 1955 dan Orde Baru mulai 1971 – 2019. “Selain terdapat banyak kecurangan menyangkut politik uang, tidak netralnya polisi dan ASN, juga amburadulnya kerja KPU yang melakukan kesengajaan kekeliruan dalam penginputan data. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) inilah Pemilu paling buruk,” kata Taufiq.

Yang paling buruk adalah rekor korban meninggal dunia petugas KPPS dan aparat hukum lebih dari 300 orang adalah peristiwa tidak wajar yang harus ditemukan sumber masalahnya. Taufiq tidak adanya anggapan bahwa kejanggalan dan meninggalnya ratusan orang tidak perlu diblow up.

Baca Juga :  Ibu Negara Iriana Jokowi Minta Doa Untuk Kelancaran Proses Persalinan Selvi Ananda dan Cucunya

Menurut Taufiq, pembentukan Tim Pencari Fakta Independen itu harus didukung semua elemen masyarakat karena selain curang yang ditandai banyak kasus pembakaran dan berbagai bentuk kekerasan juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit.

Menurutnya yang layak duduk dalam TPF adalah unsur di luar Polri dan KPU . Terdiri dari elemen masyarakat dan perwakilan kampus, TPF ini akan menjadi alat ukur menemukan siapa yang membuat pemilu 2019 begitu curang. Menurutnya kecurangan ini semua berawal dari tidak cutinya petahana sebagai presiden, sehingga ia leluasa menggunakan fasilitas dan aparatur negara termasuk ASN untuk memenangkan kosong itu.(Marwantoro | Syahirul)

 

 

Loading...