JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Sandiaga Tolak Boikot Pajak dan Ingin Tax Ratio Naik, Seruan Poyuono Tak Mempan

Sandiaga Uno saat menghadiri kampanye perdana di Young Enterpreneur Summit (YES) di gedung SMS Sragen, Minggu (24/3/2019). Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Sandiaga Uno saat menghadiri kampanye perdana di Young Enterpreneur Summit (YES) di gedung SMS Sragen, Minggu (24/3/2019). Foto/Wardoyo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Provokasi boikot pajak yang diserukan Waketum Gerindra, Arief Poyuono tampaknya tak akan berhasil.

Di kalangan internal sendiri, seryan itu terpolarisasi.  Cawapres  nomor urut 02 Sandiaga Uno menolak ajakan boikot pajak yang diserukan Poyuono.

Berbeda dengan dengan Poyuono, Sandiaga justru menginginkan rasio pajak atau tax ratio naik setelah pemimpin negara terpilih pasca-kontestasi pilpres.

“Kita justru perlu meningkatkan (pendapatan) dengan menambah basis pembayar pajak,” kata Sandiaga seperti dikutip dari siaran pers saat menyambangi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/5/2019).

Hal itu menanggapi pernyataan Poyuono melalui keterangan tertulisnya kemarin. Poyuono  mengajak masyarakat yang tak terima dengan hasil Pilpres 2019 untuk mogok membayar pajak.

Baca Juga :  Menparekraf Wishnutama Imbau Kementerian dan Himbara Gelar Rapat di Hotel

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate,” ujar Poyuono seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (15/5/2019.

Ini adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

Ajakan disampaikan Poyuono  khusus kepada masyarakat yang memilih Prabowo dan Sandiaga dalam pemilu sebelumnya.

“Jika terus dipaksakan hasil pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019,” katanya.

Ajakan itu dianggap mengancam pemerintahan karena dapat menghambat pendapatan negara dari sektor pajak.

Baca Juga :  Kegagalan OTT Rektor UNJ Dikritik MAKI, Ini Jawaban KPK

Sebab, selama ini, pajak merupakan pendapatan utama negara. Masyarakat wajib membayar pajak agar pembangunan negara dapat berkelanjutan.

Lebih jauh Sandiaga memandang, wacana boikot pajak tak tepat kala ekonomi negara tengah sulit. Ia mengklaim, saat ini neraca perdagangan Indonesia jeblok. Perlambatan ekonomi pun terjadi seiring dengan situasi ekonomi yang tak prima.

Sebaliknya, ketimbang boikot pajak, Sandiaga mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

“Kita harus mampu meningkatkan revenue kita dari pajak, dari sistem IT yang lebih baik,” ucapnya. 

www.tempo.co